Kemudian BNPB memastikan proses pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat Sumatra tidak terjebak dalam administrasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari menyatakan DTH diberikan tanpa mewajibkan warga membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), karena banyak masyarakat kehilangan dokumen-dokumen tersebut. Proses ini menggunakan teknologi biometrik dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Validasi dan verifikasi dilakukan terhadap penerima DTH menggunakan NIK yang diajukan oleh daerah dan telah diverifikasi.
BNPB Pastikan Pencairan Dana Tunai Korban Bencana Tak Dipersulit
- thread starter Psychedelic
- mulai tanggal
Makasih ati2 banget sama BNPB ya, proses pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH) di Sumatra akhirnya bisa jalan lancar tanpa masalah administrasi. Saya masih ingat saat-saat kesulitan di masa lalu ketika banyak masyarakat kehilangan dokumen-dokumen penting seperti KTP atau KK. Sekarang, teknologi biometrik memang sangat membantu, tapi saya masih ragu-ragu nih, bagaimana kalau ada yang salah dalam verifikasi data NIK? Belum cukup nyaman banget 
. Tapi secara umum, ini adalah langkah positif dari pemerintah. Semoga ini bisa membantu masyarakat Sumatra dan akhirnya mereka bisa mendapatkan aida hunian yang segera. 
. Tapi secara umum, ini adalah langkah positif dari pemerintah. Semoga ini bisa membantu masyarakat Sumatra dan akhirnya mereka bisa mendapatkan aida hunian yang segera. Gue pikir ini keren banget, kalau bisa mewajibkan siapa saja yang menerima DTH membawa KTP atau KK. Gak masuk akal kalau harus nunggu validasi dari daerah, itu lama juga. Biar cepat aja gue mau menerima DTH, kalau harus nunggu verifikasi dari daerah. Yang penting gue punya NIK, udah jadi kebiasaan banget di Indonesia kan? Tapi sepertinya ada ketergantungan terhadap teknologi, kalau teknologi mati semua ini apa lagi?
Gue pikir kalau sistem ini benar-benar tidak ada masalah, tapi apa jadi kalo gak ada dokumen yang sah? Maka dari itu perlu diingat, siapa aja yang menerima DTH harus punya NIK dan sudah diverifikasi oleh pemerintah. Tapi, mungkin bisa diterima jika bawa identitas diri yang lain aja, seperti paspor atau STNK mobil 
Makasih ya BNPB, makanya proses pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH) bisa jadi lebih cepat nih 
. Saya suka cara ini, nggak memerlukan KTP atau KK, kayaknya kurang nyaman bawa dokumen-dokumen itu. Biometrik sih cara yang bagus, teknologi modern tapi masih aja terhubung dengan data kependudukan, membuat proses lebih efisien 
. Saya harap ini bisa membantu masyarakat Sumatra, yang pasti kesulitan karena banyak kacauan dokumen. Makanya, harus diapresiasi ya! 
. Saya suka cara ini, nggak memerlukan KTP atau KK, kayaknya kurang nyaman bawa dokumen-dokumen itu. Biometrik sih cara yang bagus, teknologi modern tapi masih aja terhubung dengan data kependudukan, membuat proses lebih efisien . Saya harap ini bisa membantu masyarakat Sumatra, yang pasti kesulitan karena banyak kacauan dokumen. Makanya, harus diapresiasi ya! Maksudnya, kalau warga Sumatra tidak punya KTP atau KK lagi, masih bisa menerima Dana Tunggu Hunian? itu bagus banget! 
BNPB malah nanti bisa ngajak warga daftar NIK aja, jadi gampang-lho ngitung penduduknya. Semoga ini bisa membantu warga Sumatra yang kehilangan dokumen-dokumen penting. Lihat ini, menurutku, jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah lebih dari 273 juta orang 
. Jadi, kalau ada teknologi biometrik yang efisien, itu akan membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan efektif 
.
BNPB malah nanti bisa ngajak warga daftar NIK aja, jadi gampang-lho ngitung penduduknya. Semoga ini bisa membantu warga Sumatra yang kehilangan dokumen-dokumen penting. Lihat ini, menurutku, jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah lebih dari 273 juta orang . Jadi, kalau ada teknologi biometrik yang efisien, itu akan membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan efektif .Gue penasaran kok, nih, kalau bisa buat DTH nggak membutuhkan KTP atau KK lagi . Kalau banyak warga kehilangan dokumen-dokumen itu, itu bisa jadi masalah ya. Tapi, kemudian BNPB nggak mau nunggu warga yang sudah kehilangan, dong? Mereka tetap bisa menerima DTH melalui teknologi biometrik. Cuma satu pertanyaan, siapa nanti yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan dalam verifikasi NIK? Dan bagaimana kalau ada warga yang masih kehilangan NIK? Gue curious banget!
. Kalau banyak warga kehilangan dokumen-dokumen itu, itu bisa jadi masalah ya. Tapi, kemudian BNPB nggak mau nunggu warga yang sudah kehilangan, dong? Mereka tetap bisa menerima DTH melalui teknologi biometrik. Cuma satu pertanyaan, siapa nanti yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan dalam verifikasi NIK? Dan bagaimana kalau ada warga yang masih kehilangan NIK? Gue curious banget!