Kemacetan Akhirnya Dicapai, Pemerintah dan Pengusaha Tambang Setuju Membatas Jam Operasional Truk
Pemerintah dan pengusaha tambang di Cilegon-Jambarong (JLS) akhirnya setuju membatasi jam operasional truk tambang di jalur Bojonegara-JLS. Keputusan tersebut ditetapkan usai rapat gabungan yang diadakan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, pengusaha tambang, serta lembaga terkait pengaturan jalan raya.
Menurut Wali Kota Cilegon, Robinsar, pembatasan jam operasional truk tambang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. "Kami berdiskusi, musyawarah, dan mufakat supaya ada keputusan yang diambil," kata dia.
Dalam penutup rapat gabungan tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menyatakan bahwa pembatasan jam operasional truk tambang menunggu draf kesepakatan bersama dirapikan sebelum diberlakukan. "Kami menyepakati bahwa jam operasional truk tambang dilakukan untuk kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan," ujarnya.
Keputusan ini juga didukung oleh pemangku-pemangku kepentingan, baik di pelabuhan maupun pemerhati masalah jalan. Dengan demikian, kemacetan akhirnya dapat dicapai dan masyarakat dapat menikmati kenyamanan dan keselamatan yang lebih baik.
Pemerintah dan pengusaha tambang di Cilegon-Jambarong (JLS) akhirnya setuju membatasi jam operasional truk tambang di jalur Bojonegara-JLS. Keputusan tersebut ditetapkan usai rapat gabungan yang diadakan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, pengusaha tambang, serta lembaga terkait pengaturan jalan raya.
Menurut Wali Kota Cilegon, Robinsar, pembatasan jam operasional truk tambang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. "Kami berdiskusi, musyawarah, dan mufakat supaya ada keputusan yang diambil," kata dia.
Dalam penutup rapat gabungan tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Silitonga menyatakan bahwa pembatasan jam operasional truk tambang menunggu draf kesepakatan bersama dirapikan sebelum diberlakukan. "Kami menyepakati bahwa jam operasional truk tambang dilakukan untuk kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan," ujarnya.
Keputusan ini juga didukung oleh pemangku-pemangku kepentingan, baik di pelabuhan maupun pemerhati masalah jalan. Dengan demikian, kemacetan akhirnya dapat dicapai dan masyarakat dapat menikmati kenyamanan dan keselamatan yang lebih baik.