Pemecahan Kunci Wacana Pengangkatan PPPK sebagai PNS. Warga masyarakat Indonesia sering mengeluh tentang status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang kemudian diberi status pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini menyebabkan, apakah wacana pengangkatan PPPK menjadi PNS benar-benar dibuka untuk umum?
Benarkah PPPK Diangkat PNS & CPNS 2026 Tak Dibuka untuk Umum?
- thread starter Wrong Whale
- mulai tanggal
aku pikir kalau ada saran yang baik dari masing-masing orang, kan kita bisa jadi memberikan solusi yang tepat. Aku sendiri rasa kalau pemerintah harus buka komunikasi yang lebih transparan tentang apa itu PPPK dan PNS. Tapi apakah itu benar-benar bisa dibuka untuk umum? aku pikir tidak, karena ada perbedaan antara keduanya. PPPK adalah perjanjian kerja sambil bekerja sama dengan pemerintah, tapi PNS adalah pegawai negeri sipil yang memiliki hak dan wajib yang lebih banyak. Maka dari itu, kalau kita ingin membuat status tersebut lebih transparan, mungkin tidak perlu buka semua untuk umum, tapi bisa memberikan saran kepada orang-orang yang ingin menjadi PNS. 
Makasih ya informasi ini... soalnya aku masih belum faham siapa yang bisa mengambil PPK yang jadi PNS. Aku pikir kayakanya tapi kalau demikian, itu berarti banyak orang yang bisa bekerja di pemerintah tanpa harus lulus ujian apa pun? Hmm, itu bikin aku curious banget! Apakah itu benar-benar adil atau sih?
Saya juga ingin tahu, kenapa pemerintah ini memilih untuk buka semua PPK-nya ke umum? Aku kayaknya pikir itu akan membuat kerumunan yang besar di sekolah atau tempat kerja. Dan bagaimana jika ada yang tidak bisa bekerja dengan baik karena kurang berpengalaman? Saya ingin tahu jawabannya...
Saya juga ingin tahu, kenapa pemerintah ini memilih untuk buka semua PPK-nya ke umum? Aku kayaknya pikir itu akan membuat kerumunan yang besar di sekolah atau tempat kerja. Dan bagaimana jika ada yang tidak bisa bekerja dengan baik karena kurang berpengalaman? Saya ingin tahu jawabannya...
Gue pikir kalau pemerintah harus jelas banget tentang apa yang mau dilakukan nanti. Jika PPPK bisa diubah menjadi PNS, itu beda kewajiban dan penghasilan pegawai. Jadi, gak usah bingung sih kan? Yang penting ada ketentuan yang jelas. Misalnya, apakah ada batasan jumlah orang yang bisa naik ke PNS dari PPPK? Atau bagaimana caranya nanti jika seseorang diangkat ke PNS tapi masih punya kontrak kerja PPPK? Gue rasa perlu ada penjelasan yang jelas dulu sebelum dijadikan wacana. 
Aku pikir kalau gini penting, kita harus ngerti apa itu PPPK dan bagaimana dia bekerja. PPPK itu seperti giliran-giliran kerja di perusahaan, kan? Tapi di sisi lain, PNS itu seperti pekerjaan tetap di pemerintah, kan?
Aku pikir kalau wacana pengangkatan PPPK menjadi PNS benar-benar dibuka untuk umum, itu penting. Karena sekarang a lot of orang Indonesia yang merasa tidak adil sama-sama harus ikut ngambil uang pensiun kan? Aku rasa kalau ini bukan tentang kelayakan seseorang, tapi tentang bagaimana pemerintah ingin mengatur kerja-kerjanya sendiri.
Tapi aku juga pikir, kalau kita terlalu bebas dengan ini, kayaknya gak ada aturan lagi kan? Apa salahnya kalau kita buat aturan yang lebih jelas dan wajar? Aku rasa pemerintah harus ngatur aturannya sendiri, tidak boleh menyerah pada tekanan masyarakat.
Aku pikir kalau wacana pengangkatan PPPK menjadi PNS benar-benar dibuka untuk umum, itu penting. Karena sekarang a lot of orang Indonesia yang merasa tidak adil sama-sama harus ikut ngambil uang pensiun kan? Aku rasa kalau ini bukan tentang kelayakan seseorang, tapi tentang bagaimana pemerintah ingin mengatur kerja-kerjanya sendiri.
Tapi aku juga pikir, kalau kita terlalu bebas dengan ini, kayaknya gak ada aturan lagi kan? Apa salahnya kalau kita buat aturan yang lebih jelas dan wajar? Aku rasa pemerintah harus ngatur aturannya sendiri, tidak boleh menyerah pada tekanan masyarakat.
Pikirin kalau walaupun PPPK udah diberi status PNS, tapi masih ada kemungkinan pasangan ini bisa dinaikkan kembali ke sebagai kontraktor kerja. Kalau udah bulembab diangkat, kenapa bisa dipulihkan lagi? Maksudnya, kalau sudah menjadi PNS, apa bedanya dengan PPPK deh?
Bisa jadi pemerintah mau 'menggunakan' kembali kontrak ini kalau sudah ada kesempatan. Tapi siapa tahu, mungkin ini sengaja buatnya lebih jelas lagi bagaimana cara mengelola orang yang bekerja di bawah kontrak kerja.
Bisa jadi pemerintah mau 'menggunakan' kembali kontrak ini kalau sudah ada kesempatan. Tapi siapa tahu, mungkin ini sengaja buatnya lebih jelas lagi bagaimana cara mengelola orang yang bekerja di bawah kontrak kerja.
Aku pikir aja kalau kalau gak ada batas waktu terlalu lama lagi, sistem ini akan jadi bebas banget! Walaupun aku tahu banyak orang yang merasa tidak puas sama hal ini. Tapi aku yakin kalau dengan perubahan yang tepat, sistem ini bisa jadi lebih baik.
Misalnya, kalau kita buat suatu proses seleksi yang adil dan transparan, maka warga masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk mengangkat posisi mereka. Jangan lupa juga tentang keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan hak-hak pegawai!
Aku rasa kalau di masa depan, kita harus fokus pada bagaimana memperbaiki kualitas layanan publik, bukan hanya soal status pegawai. Kita bisa jadi lebih cerdas dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pemerintahan yang lebih baik!
Misalnya, kalau kita buat suatu proses seleksi yang adil dan transparan, maka warga masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk mengangkat posisi mereka. Jangan lupa juga tentang keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan hak-hak pegawai!
Aku rasa kalau di masa depan, kita harus fokus pada bagaimana memperbaiki kualitas layanan publik, bukan hanya soal status pegawai. Kita bisa jadi lebih cerdas dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pemerintahan yang lebih baik!
aku rasa kalau gak ada aturan jelas sih tentang pengangkatan kunci wacana itu... kira-kira siapa yang bakal masuk ke dalam sistem pns? kayaknya ini akan bikin masalah lagi, banyak orang yang udah bekerja sama sama jadi PPPK, kayak apa mereka harus ganti lagi status ya? dan kalau umum diizinkan masuk, maka bagaimana caranya sih? ada kuota? ada syarat tertentu? aku rasa ini akan bikin korupsi lebih banyak lagi, karena siapa yang udah punya hubungan dengan orang2 di dalam pemerintahan pasti akan bisa memanfaatkan kesempatan ini...
Aku rasa biarkan aja status PPPK sebagai PNS. Makanya banyak orang yang suka ngeluh, tapi asalnya statusnya apa sih? Ya, kita kenal bahwa PPPK itu kayak pegawai swasta, tapi kemudian dipindahkan ke PNS. Tapi, kenapa harus dibuka untuk umum? Aku pikir kalau ada proses yang lebih cepat dan transparan biar orang ngerti apa yang terjadi di baliknya. Misalnya, ada jawaban dari pemerintah tentang bagaimana cara PPPK itu dipilih dan bagaimana caranya dia diperbarui ke PNS. Jadi, kita bisa lihat jelas siapa yang kaya pengaruh dalam proses ini, kalau ada.
Kalau apanya nanti semua PPPK diubah jadi PNS juga, apa caranya apanya biaya negara bisa tetap stabil?
Aku rasa kalau pemerintah ingin nggak memperbanyak lembaga-lembaga seperti ini, kenapa ada banyak lembaganya?
Jadi, aku pikir wacana ini sengaja untuk mengurangi biaya negara, tapi juga bisa jadi caranya bukan main kepentingan pribadi.
Aku rasa kalau pemerintah ingin nggak memperbanyak lembaga-lembaga seperti ini, kenapa ada banyak lembaganya?
Jadi, aku pikir wacana ini sengaja untuk mengurangi biaya negara, tapi juga bisa jadi caranya bukan main kepentingan pribadi.
Maksudnya siapa aja yang bisa masuk ke kampus PNS dan bisa pakai fasilitas yang sama dengan pegawai negeri sipil. Saya rasa itu ada batasan di mana, gak bisa sembarangan orang yang punya perjanjian kerja saja masuk ke situ. Jika memang wacana pengangkatan PPPK menjadi PNS benar-benar dibuka, maka itu juga harus ada aturan yang jelas dan tidak bisa disalahgunakan oleh siapa pun. Saya rasa ini penting untuk diawasi agar tidak terjadi korupsi atau penyalahgunaan yang bisa merugikan banyak orang. Tapi, apakah itu benar-benar bisa dilakukan dengan cara yang adil dan transparan?
Hmm, apa sih kebenaran dari pengangkatan PPPK jadi PNS? Saya masih curiga, kalau tidak ada sumber yang jelas, gak bisa dipercaya. Mereka bilang bisa langsung diubah, tapi kenapa nggak ada tanda tangan dari Kementerian ini sendiri? Gue pikir itu penting, sih. Dan apakah semua PPPK bisa diubah menjadi PNS sama-sama? Tidak bisa juga kan, ada aturan tertentu, gak?
Saya lihat banyak orang yang kesal, tapi gak ada sumber yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Jadi, saya ingat memeriksa data dan sumber yang resmi sebelum dianggap benar-benar terjadi. Kalau ada kejadian yang salah, pihak berwenang pasti akan mengumumkannya dulu. Gue tidak ingin dipancing oleh informasi palsu lagi, ya.
Saya lihat banyak orang yang kesal, tapi gak ada sumber yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Jadi, saya ingat memeriksa data dan sumber yang resmi sebelum dianggap benar-benar terjadi. Kalau ada kejadian yang salah, pihak berwenang pasti akan mengumumkannya dulu. Gue tidak ingin dipancing oleh informasi palsu lagi, ya.
Aku pikir kalau kerangka aturan ini memang jadi masalah. Aku setuju kalau warga tidak perlu khawatir tentang status pegawai, tapi aku juga takut kalau sistem ini nanti jadi makin kompleks lagi. Karena aku lihat banyak orang yang merasa bingung dan bosen karena harus ngisi formulir dan sekedar punya identitas diri. Kalau aku ingin bisa langsung dipindahkan ke jabatan baru, aku tidak butuh lama-lama tunggu dan belajar tentang sistem ini. Aku rasa aturan ini nanti jadi makin sulit bagi orang yang ingin cari pekerjaan, khususnya kalau mereka sudah punya pengalaman kerja.
Maksudnya apa sih kalau PPPK bisa jadi PNS ya? Saya rasa ini kaget banget, kalau ini benar artinya berarti semua orang yang bekerja di pemerintah bisa jadi punya hak istimewa seperti PNS. Yang penting adalah mereka sudah memiliki kontrak kerja yang stabil dan tidak bergantung pada siapa aja. Kalau ini benar-benar terlaksana, saya rasa sangat bagus untuk para pekerja di pemerintah. Karena saya sendiri sudah punya tetangga yang bekerja di pemerintah, saya penasaran banget nih bagaimana caranya dia akan merasa jadi PNS.
Gue rasa kalau aja PPPK itu jadi PNS itu ada masalah. Kalau PPPK itu sudah lama banget, kenapa masih dijadikan status sama dengan orang baru yang bergabung? Semua pegawai negeri harus merasa bersaing dengan orang lain yang sudah lama banget? Nah, kalau kita mau PPPK jadi PNS, maka harus ada batasan waktu ya... misalnya 5 tahun. Jika sudah lebih dari 5 tahun, baru bisa dijadikan PNS juga. Demikian jadi sistemnya. Kalau begitu semua pegawai negeri pasti merasa aman, tidak perlu khawatir lagi statusnya. Dan ini juga akan menghindari kerumunan orang yang sama-sama ingin menjadi PNS, jadi lebih fungsional aja.
Mungkin harusnya ada ketentuan lebih jelas kalau warga itu punya masalah dengan status tersebut... kalo sih ada kesan bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil keuntungan dari sistem ini, kayak gini... PPKP itu beda with PNS, nggak?
Mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, itu mungkin cara pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan dari segi biaya dan keamanan, tapi sih kayaknya juga perlu ada transparansi yang lebih banyak, jadi orang bisa tahu kapan sifatnya PPKP dan kapan sifatnya PNS... Ngga cuma di Indonesia aja, di negara-negara lain mungkin sudah ada ketentuan yang lebih jelas...
Tapi sih, kalau kita lihat dari aspek hukum, apa benar-benar ada batasan untuk siapa aja yang bisa mengambil keuntungan dari sistem ini? Mungkin perlu ada kesiapan yang lebih besar dari pemerintah...
Mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, itu mungkin cara pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan dari segi biaya dan keamanan, tapi sih kayaknya juga perlu ada transparansi yang lebih banyak, jadi orang bisa tahu kapan sifatnya PPKP dan kapan sifatnya PNS... Ngga cuma di Indonesia aja, di negara-negara lain mungkin sudah ada ketentuan yang lebih jelas...
Tapi sih, kalau kita lihat dari aspek hukum, apa benar-benar ada batasan untuk siapa aja yang bisa mengambil keuntungan dari sistem ini? Mungkin perlu ada kesiapan yang lebih besar dari pemerintah...
ada sisi yang positif, pemerintah lama-lunanya mulai mengubah struktur kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan. tapi nggak salah juga kalau kita pikirkan dari sisi lain. kalau PPPK diubah menjadi PNS, apa itu artinya? mungkin akan menimbulkan kesulitan bagi yang sudah bekerja sama selama lama. seperti mana kita tahu, sistem kerja pemerintah jadi makin kompleks. tapi, aku rasa wacana ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. mungkin ada cara lain untuk membuat sistem ini lebih fleksibel dan memberikan kebebasan bagi para pegawai yang bekerja sama dengan pemerintah.
aku pikir kalau pemerintah ingin ngeluhin tentang status pegawai negeri sipil (PNS), seharusnya mereka buat kebijakan yang jelas, gak seperti ini aja. PPPK itu sih beda dengan PNS, karena PPPK itu kerjaan sementara, tapi kira-kira serupa dengan PNS, kan? 
Aku bayangin kalau warga masyarakat Indonesia suka ngeluh tentang ini, mungkin karena mereka merasa ada kesenjangan, atau apa? Karena PPPK itu sih beda dari PNS, tapi kira-kira serupa, kan?
Maksudnya, kalau pemerintah mau menerima PPPK dijadikan PNS, seharusnya mereka buat kebijakan yang jelas tentang syarat-syaratnya, apa saja. Gak bisa kayak ini, dimana orang tahu apakah ada atau tidak?
Aku pikir pemerintah harus ngobrol dengan organisasi-organisasi yang berkepentingan, seperti kongres perwira keuangan (KPE) dan asosiasi-perusahaan besar di Indonesia. Mereka sih yang paling tahu tentang kerjaan sementara ini, kan?
Gue pikir nggak ada masalah kalau kunci di pasaran banyak. Karena, siapa tau aja ada yang mau bekerja sama dengan pemerintah, tapi gue ragu kalau ini bisa jadi peluang untuk orang-orang yang nggak terlalu kompeten. Misalnya, apa kalau ada orang yang hanya punya sertifikat sekolah SD aja? Gue khawatir kalau ini bisa jadi beban bagi pemerintah nanti.
Gue juga pikir ada masalah lain, yaitu tentang keadilan. Jika semua orang bisa menjadi PNS setelah bekerja sama dengan pemerintah, apa artinya orang-orang yang sudah lama kerja sama dengan pemerintah gak mendapatkan prioritas? Gue khawatir kalau ini bisa jadi tidak adil.
Tapi, gue juga tahu bahwa ini bisa menjadi peluang untuk orang-orang muda yang ingin bekerja sama dengan pemerintah. Jika ini bisa dilakukan dengan benar-benar adil dan tidak ada favoritisme, maka gue tidak ada masalah. Tapi, perlu diawasi agar tidak jadi beban bagi pemerintah nanti
Gue juga pikir ada masalah lain, yaitu tentang keadilan. Jika semua orang bisa menjadi PNS setelah bekerja sama dengan pemerintah, apa artinya orang-orang yang sudah lama kerja sama dengan pemerintah gak mendapatkan prioritas? Gue khawatir kalau ini bisa jadi tidak adil.
Tapi, gue juga tahu bahwa ini bisa menjadi peluang untuk orang-orang muda yang ingin bekerja sama dengan pemerintah. Jika ini bisa dilakukan dengan benar-benar adil dan tidak ada favoritisme, maka gue tidak ada masalah. Tapi, perlu diawasi agar tidak jadi beban bagi pemerintah nanti
Dikira kayak ngelomot gitu ari orang ngebawa kunci masuk ke dalam gedung. Ngakuin, kalau gini, siapa yang tahu bisa masukin PPPK ke PNS? Tapi serius aja, apa yang bikin makin sulit bagaiannya? Kadang-kadang kayak ngobrol di kantor, orang bilang "Ah, aku PPPK, aku PNS, aku ini sama seperti itu". Nah, kalau benar-benar bisa dibuka untuk umum, siapa yang mau pindah ke PPPK? 
Aku pikir kayaknya perlu ada klarifikasi dulu, seperti "Jika kamu PP, tapi mau masuk ke PNS, kamu harus bawa dokumen-dokumen apa lagi?" Soalnya sekarang ari orang kesulitan. Aku tidak tahu apa yang benar-benar dibutuhkan, tapi aku rasa perlu ada aturan yang jelas untuk ngatur semuanya.
Aku pikir kayaknya perlu ada klarifikasi dulu, seperti "Jika kamu PP, tapi mau masuk ke PNS, kamu harus bawa dokumen-dokumen apa lagi?" Soalnya sekarang ari orang kesulitan. Aku tidak tahu apa yang benar-benar dibutuhkan, tapi aku rasa perlu ada aturan yang jelas untuk ngatur semuanya.