Amerika Serikat Tandatangani Preseden Berbahaya di Venezuela, Kata PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperketatkan pandangan bahwa tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela mengandung "preseden berbahaya" yang dapat menciptakan konflik. Menurutnya, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dihindari.
PBB juga menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB yang membuka jalan bagi dialog perdamaian. Presiden AS Donald Trump telah menyatakan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela dan akan mengelola kilang minyak negara tersebut.
Trump juga mengumumkan bahwa Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap dan dibawa ke luar Venezuela, serta akan menjalani persidangan di Pengadilan Distrik Selatan New York. Ia menilai industri minyak Venezuela telah lama mengalami kegagalan pengelolaan dan perusahaan-perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat akan memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak.
Namun, PBB menekankan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dihindari. Presiden Maduro adalah presiden yang terpilih secara demokratis dan memiliki hak untuk tetap berkuasa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperketatkan pandangan bahwa tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela mengandung "preseden berbahaya" yang dapat menciptakan konflik. Menurutnya, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dihindari.
PBB juga menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB yang membuka jalan bagi dialog perdamaian. Presiden AS Donald Trump telah menyatakan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan skala besar ke Venezuela dan akan mengelola kilang minyak negara tersebut.
Trump juga mengumumkan bahwa Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap dan dibawa ke luar Venezuela, serta akan menjalani persidangan di Pengadilan Distrik Selatan New York. Ia menilai industri minyak Venezuela telah lama mengalami kegagalan pengelolaan dan perusahaan-perusahaan minyak besar asal Amerika Serikat akan memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak.
Namun, PBB menekankan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus dihindari. Presiden Maduro adalah presiden yang terpilih secara demokratis dan memiliki hak untuk tetap berkuasa.