Banjir Kritik Kebijakan Pegawai SPPG Diangkat Jadi PPPK

C

Cyber Typi

Pemerintah secara mendadak mengangkat pegawai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) menjadi ASN atau PPPK (Aparatur Sipil Negara/Perjanjian Kerja), padahal banyak sekali guru honorer yang belum jelas nasibnya.

Dalam beberapa minggu terakhir, kebijakan ini mendapat kritik dari berbagai pihak, mulai dari koalisi guru hingga lembaga pendidikan. Mereka mengatakan bahwa prioritas penanggulangan gizi harus diberikan kepada para pembantu proyek makan bergizi gratis (MBG), yang merupakan "garda terdepan" dalam kegiatan ini.

Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, BGN Nanik Sudaryati Deyang, istilah "pegawai SPPG" hanya merujuk pada jabatan inti yang memiliki fungsi strategis. Hal ini berbeda dengan para relawan yang tidak termasuk dalam skema pengangkatan PPPK.

Namun, kebijakan ini tetap mendapat kritik dari lembaga pendidikan dan koalisi guru. Mereka mengatakan bahwa prioritas penanggulangan gizi harus diberikan kepada para pembantu proyek MBG, sehingga pemerintah harus memprioritaskan pengangkatan PPPK bagi mereka.

"Ketika MBG yang jelas-jelas di-support dari pendidikan, maka harusnya kepastian guru-guru yang lebih dulu menjadi ASN atau PPPK," kata Cecep Darmawan, guru besar ilmu politik di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pemerintah menetapkan Rp 223 triliun dari total Rp 335 triliun dana MBG 2026 berasal dari anggaran pendidikan. Padahal, kebijakan ini mendapat kritik karena dapat menciptakan ketidakadilan struktural dalam kebijakan publik.

"Dengan demikian, logika pengangkatan PPPK guru, selaku garda terdepan kemajuan pendidikan, lebih prioritas dibanding pegawai SPPG," kata Cecep.

Pengangkatan PPPK bagi para pembantu proyek MBG dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, sementara kebijakan serupa bagi guru honorer harus memakan waktu bertahun-tahun.
 
Gue tahu apa yang bikin aku penasaran sih... kenapa makanan di kantin sekolah masih bikin anak-anak Indonesia ngemutin perut? kayaknya gue baca suara anak-anak Indonesia yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi, tapi apa yang ada di kantin sekolah? kentang goreng dan es teler aja! 🤣

Dan aku juga pikir, siapa yang bilang bahwa guru honorer tidak penting? mereka yang belajar, buat guru honorer nggak perlu kecapean. dan apa yang dibutuhkan sekarang itu bukannya pembantu proyek makan bergizi gratis? kalo ada, kita bisa ngiler aja, kan? 🤷‍♂️
 
Saya pikir pemerintah harus lebih hati-hati lagi, kalau tidak akan ada konflik sama sekali. Saya merasa kesal dengan pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN atau PPPK tanpa mempertimbangkan kebutuhan guru honorer yang sudah lama menunggu. Mereka juga memang penting dalam kegiatan proyek MBG, tapi tidak berarti mereka harus diprioritaskan lebih dari guru-guru lain 🤔.

Saya rasa pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih adil dan transparan, sehingga semua pihak tahu apa yang harus dilakukan dan kapan. Jangan biarkan kita sembari menunggu waktu bertahun-tahun, kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini 🙏.
 
ini kayaknya tidak adil banget nih! dulu ada guru honorer yang jadi garda terdepan gizi gratis, tapi sekarang ada pegawai SPPG yang bisa jadi ASN? itu bukannya ada konflik interes? mbg harus di-support dari pendidikan, tapi apa jadi apa sisa anggaran itu nih? semoga pemerintah bisa memperhatikan masalah ini dan tidak membuat ketidakadilan struktural lagi
 
Gue nggak bisa percaya kalau pemerintah kayak gini! Mereka miringin dulu terhadap para pembantu proyek MBG yang jadi "garda terdepan" dalam kegiatan ini, tapi kemudian mereka ambil kesempatan untuk mengangkat pegawai SPPG menjadi ASN/PPPK. Ini seperti permainan gandar, kan? Gue pikir ini masalah besar! Karena banyak sekali guru honorer yang masih belum jelas nasibnya. Apa lagi dengan prioritas yang dibuat oleh pemerintah, mereka lebih memilih untuk mengangkat pegawai SPPG daripada para pembantu proyek MBG. Ini sangat tidak adil! 🤯

Dan apa yang paling membuat gue kecewa adalah pemerintah tetap tidak mau mendengarkan pendapat dari lembaga pendidikan dan koalisi guru. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan kebijakan ini meskipun ada banyak kritik. Gue harap pemerintah bisa mengerti bahwa prioritas penanggulangan gizi harus diberikan kepada para pembantu proyek MBG, karena mereka jadi "garda terdepan" dalam kegiatan ini! 🙏

Dan apa lagi dengan anggaran yang dibuat oleh pemerintah? Mereka memilih untuk menggunakan Rp 223 triliun dari total Rp 335 triliun dana MBG 2026, padahal pengangkatan PPPK bagi para pembantu proyek MBG dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Ini seperti ada yang salah di sini... 🤔
 
Makasih banget dilihat pemerintahnya yang mau angkat pegawai SPPG menjadi ASN/PPPK 🙏. Tapi aku pikir gagal aja. Jika prioritas penanggulangan gizi harus diberikan kepada para pembantu proyek MBG, maka pengangkatan PPPK bagi mereka lebih pantas. Mereka yang bekerja keras untuk mendukung program ini, maka harus dihargai dengan cara yang seragam. Guru honorer juga tidak bisa diputar mati, kan? 😩. Aku rasa kebijakan ini salah arah, pemerintahnya harus memperhatikan para pembantu proyek MBG terlebih dahulu. Lalu, kalau ada kesempatan lagi, mungkin bisa angkat pegawai SPPG menjadi ASN/PPPK.
 
Aku pikir pemerintah ini gak jelas banget. Mereka terus mengangkat orang lain jadi ASN, tapi gak ada yang jelas tentang apa yang akan terjadi dengan para guru honorer yang masih belum jelas nasibnya. Sama-sama aja, kalo pembantu proyek MBG jadi ASN, kenapa tidak juga guru honorer? Prioritasnya seharusnya sama, bukan?

Dan yang bikin aku frustrasi, pemerintah tetap saja menetapkan dana untuk pengangkatan PPPK guru dari pendidikan, tapi gak ada jaminan bahwa orang-orang itu bisa dipindahkan ke jabatan tersebut. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang tidak terduga, seperti apa? Apa yang salah dengan mereka kalau mereka sudah mau bekerja dengan pemerintah?

Itu bukan soal partai-politik atau ideologi, itu soal adilnya dalam pengangkatan ASN. Jika pembantu proyek MBG jadi ASN, kenapa tidak juga guru honorer? Kalau prioritasnya sama, apa yang salah dengan orang-orang yang sudah bekerja keras untuk pendidikan?
 
pejabat itu kan nggak jelas banget tentang prioritas apa sih untuk penanggulangan gizi, MBG pasti lebih penting karena merupakan "garda terdepan" ya tapi tapi pemerintah malah memprioritaskan pengangkatan PPPK bagi guru honorer yang belum jelas nasibnya 🤔😕. gimana bisa begitu? mereka seharusnya harus diberikan perhatian dan prioritas lebih cepat juga. kalau MBG di-support dari pendidikan, maka pasti guru-guru harus jadi ASN/PPPK terlebih dahulu ya 🙏💪
 
Aku pikir ini sangat tidak masuk akal, kenapa pemerintah mau mengangkat SPPG menjadi ASN atau PPPK begitu tiba-tiba? Aku ingat saat aku masih kecil, ayah aku bekerja sebagai guru honorer di sekolahku dan dia harus menunggu lama untuk mendapatkan status seperti ini. Sekarang, para pembantu proyek MBG yang baru saja diterima bisa langsung jadi ASN atau PPPK, sementara guru-guru seperti ayahku masih terjebak dalam sistem honorer. Kenapa pemerintah tidak ingin memberikan kesempatan yang sama bagi mereka? Aku pikir ini akan membuat sistem pendidikan kita menjadi lebih tidak adil dan tidak transparan 😐
 
aku think jadi apa kalau pemerintah memanggil guru honorer menjadi ASN/PPPK? pertanyaannya apakah itu benar-benar perlu atau tidak? karena sekarang ada banyak kebijakan yang sama-sama dipanggil tapi masih banyak gini orang-gorongannya yang belum terpeleset. contohnya seperti peserta program sosial. aku rasa kalau kita harus fokus utama bagaimana membuat pembelajaran di sekolah lebih baik dan siapa yang akan mengajar di sekolah itu adalah orang yang paham dengan apa yang ada di kelas.
 
Saya pikir makin penting lagi kenapa pemerintah harus jujur dan jelas sih dalam pengangkatan pejabat yang di-PPPK. Kalau gak jelas, kayaknya bisa membuat ketidakadilan struktural di kebijakan publik, apalagi kalau ada perbedaan waktu antara para pembantu proyek MBG dan guru honorer. Saya rasa pemerintah harus fokus jujur sih dalam memanggil pejabat yang akan di-PPPK, bukan hanya membicarakan secara mendadak aja tanpa ada transparansi. 🤔💡
 
aku pikir ini salah strategi ya? kalau sudah ada kemajuan jadi apa lagi kita jadikan pembantu proyek makan bergizi gratis sebagai garda terdepan? gimana para guru honorer yang belum jelas nasibnya bakal diurus? apakah pemerintah tidak pernah memikirkan tentang efek jangka panjang ini? aku senang sekali kalau ada orang yang ingin mengubah kebijakan ini, tapi aku juga penasaran, apa solusinya?
 
Saya rasa ini gini, kalau kita lihat dari perspektif pendidikan, prioritasnya harus dibuat agar guru-guru bisa mendapatkan pengangkatan ASN atau PPPK dulu, jadi mereka bisa mendapatkan gaji yang stabil dan tidak terlalu banyak perubahan. Karena kalau pemerintah malah memilih untuk mengangkat SPPG saja, itu akan menciptakan ketidakadilan struktural di kalangan pengajar. Saya pikir itu sangat tidak adil juga kalau ada guru yang sudah lama bekerja tanpa gaji tetap pun masih harus menghadapi kesulitan kehidupan.
 
Maaf ya, kalau benar pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN/PPPK itu tidak ada masalah apa-apa, tapi apa sih dengan para pembantu proyek MBG yang masih jadi relawan? Nggak bisa dipungut gaji atau apa? Kalau serius, aku rasa pemerintah harus memprioritaskan pengangkatan PPPK bagi para pembantu proyek MBG itu, karena mereka cuma-cuma bekerja buat program ini ya...
 
Makasih bro, aku pikir ini kalau pemerintah terlalu cepat menyerap guru honorer ke sistem ASN/PPPK, nggak ada transisi yang baik sama sekali 🤔. Aku pikir ini bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki struktur kebijakan publik, bukan hanya menarik orang baru aja. Gini, kalau prioritas penanggulangan gizi harus diberikan kepada para pembantu proyek MBG, maka pasti ada waktu yang lebih luas bagiku untuk juga bisa menjadi ASN/PPPK 😊.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top