Bamsoet Soroti Pergeseran Nilai Demokrasi Indonesia
=====================================================
Dalam berbagai kesempatan, Bapak Bambang Soesatyo memberikan kritik tajam terhadap kondisi politik di Indonesia yang semakin terjauhi dari nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh transaksi kekuasaan dan oligarki daripada prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral.
"Kita telah jauh bergeser dari nilai sila Keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," kata Bamsoet. "Demokrasi yang kita jalankan sekarang sering kehilangan hikmat dan kebijaksanaan karena lebih didorong oleh kepentingan pragmatis."
Bamsoet menekankan bahwa demokrasi Pancasila bukan sekadar pemilihan langsung, melainkan sistem yang mengutamakan musyawarah dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bangsa. Ia mendorong penerapan politik yang deliberatif, partisipatif, dan berlandaskan kebijakan publik rasional, bukan transaksi ekonomi-politik.
"Biaya politik yang setinggi itu memaksa calon mencari sponsor, dan sponsor inilah yang kemudian meminta imbalan dalam bentuk proyek, proteksi, regulasi, atau jabatan. Maka lahirlah sistem yang dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan berkuasa," kata Bamsoet.
Ia juga menilai mahalnya biaya politik telah mengubah demokrasi menjadi ajang investasi bagi pemilik modal. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penonton, sementara arah kebijakan ditentukan oleh mereka yang berkuasa secara finansial.
"Demokrasi Pancasila bukan sistem yang anti modern, melainkan sistem yang menempatkan etika dan moralitas sebagai fondasi," katanya. "Prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam demokrasi modern melalui partisipasi publik dalam forum kebijakan dan perumusan keputusan strategis."
Bamsoet juga menekankan perlu reformasi pendanaan politik dan pembenahan partai untuk mengembalikan demokrasi yang bermusyawarah dan bermoral. Ia menyebutkan pentingnya menjaga independensi partai politik, agar pengurus partai tidak merangkap jabatan eksekutif.
"Kepemimpinan adalah kebijaksanaan, bukan kekuasaan. Musyawarah adalah cara mencari kebenaran bersama, bukan alat tawar menawar kepentingan. Karenanya nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman moral dalam mengarahkan praktik politik, agar kekuasaan tidak lagi menjadi 'alat dagang', melainkan untuk mewujudkan amanah rakyat," pungkas Bamsoet.
=====================================================
Dalam berbagai kesempatan, Bapak Bambang Soesatyo memberikan kritik tajam terhadap kondisi politik di Indonesia yang semakin terjauhi dari nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh transaksi kekuasaan dan oligarki daripada prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral.
"Kita telah jauh bergeser dari nilai sila Keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," kata Bamsoet. "Demokrasi yang kita jalankan sekarang sering kehilangan hikmat dan kebijaksanaan karena lebih didorong oleh kepentingan pragmatis."
Bamsoet menekankan bahwa demokrasi Pancasila bukan sekadar pemilihan langsung, melainkan sistem yang mengutamakan musyawarah dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bangsa. Ia mendorong penerapan politik yang deliberatif, partisipatif, dan berlandaskan kebijakan publik rasional, bukan transaksi ekonomi-politik.
"Biaya politik yang setinggi itu memaksa calon mencari sponsor, dan sponsor inilah yang kemudian meminta imbalan dalam bentuk proyek, proteksi, regulasi, atau jabatan. Maka lahirlah sistem yang dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan berkuasa," kata Bamsoet.
Ia juga menilai mahalnya biaya politik telah mengubah demokrasi menjadi ajang investasi bagi pemilik modal. Akibatnya, rakyat hanya menjadi penonton, sementara arah kebijakan ditentukan oleh mereka yang berkuasa secara finansial.
"Demokrasi Pancasila bukan sistem yang anti modern, melainkan sistem yang menempatkan etika dan moralitas sebagai fondasi," katanya. "Prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam demokrasi modern melalui partisipasi publik dalam forum kebijakan dan perumusan keputusan strategis."
Bamsoet juga menekankan perlu reformasi pendanaan politik dan pembenahan partai untuk mengembalikan demokrasi yang bermusyawarah dan bermoral. Ia menyebutkan pentingnya menjaga independensi partai politik, agar pengurus partai tidak merangkap jabatan eksekutif.
"Kepemimpinan adalah kebijaksanaan, bukan kekuasaan. Musyawarah adalah cara mencari kebenaran bersama, bukan alat tawar menawar kepentingan. Karenanya nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman moral dalam mengarahkan praktik politik, agar kekuasaan tidak lagi menjadi 'alat dagang', melainkan untuk mewujudkan amanah rakyat," pungkas Bamsoet.