Bahlil Terbantu dengan Anggota Polri Aktif di Kementerian ESDM

I

Incompreh

Bahlil Terima Kinerja Anggota Polri Aktif di ESDM, Tetapi Gagal Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Ketika bertemu dengan anggota lembaga independen, Bahlil menyatakan bahwa ia percaya dengan keberadaan Jaksa yang aktif di Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Mineral. "Keberadaan Polri sangat membantu dalam menangani kinerja Kementerian ini," ucapnya.

Bahkan menurut Bahlil, ada inspektur jenderal Kementerian ESDM aktif yang terlibat dengan pemerintah pusat untuk mengikuti putusan MK terkait kehadiran Polri di dalam berbagai kementerian. Hal ini dilakukan agar tidak ada ketidakpastian hukum bagi karier aparatur sipil negara (ASN) di luar institusi kepolisian.

Dengan demikian, Bahlil mengatakan bahwa dirinya akan memantau perkembangan putusan dari pemerintah pusat.
 
Gue pikir Bahlil kalau gak salah paham kan? Ia bilang polri aktif di ESDM membantu menangani kinerja, tapi apa yang salahnya? Polri sudah bekerja sama dengan lembaga independen, jadi gue rasa tidak ada masalah. Gue juga pikir inspektur jenderal Kementerian ESDM yang terlibat dengan pemerintah pusat itu kebijakan yang baik. Jadi, gue percaya Bahlil akan memantau perkembangan putusan dari pemerintah pusat, dan saya setuju dengan pendapatnya 😊
 
Mungkin kalau Jaksa aktif di ESDM bisa jadi tidak perlu lagi ada inspektur jenderal Polri yang terlibat. Makasih kan, kalau tidak ada ketidakpastian hukum bagi ASN, bisa jadi mereka bisa bebas saja dalam kerjaan ya 😊. Dan, aku penasaran sih apa putusan MK itu nanti, apakah Jakarta akan mengikuti? 🤔
 
Maksudnya, apakah sih ini benar kalau ada inspektur jenderal yang aktif di ESDM? Sepertinya tidak masuk akal...
Aku penasaran, apa sih kehadiran Polri di dalam berbagai kementerian itu? Benar kalau ada ketidakpastian hukum bagi ASN? Tapi, buat apa lagi kita harus memantau putusan pemerintah pusat? Bisa jadi punya efek yang tidak terduga...
 
Gampangnya, Polri aktif di ESDM kayak tidak ada masalah sama sekali 🙃. Siapa tahu ada inspektur jenderal yang benar-benar mau berubah, tapi kalau bukan, maka Bahlil juga akan setuju dengan putusannya MK. Ia lebih fokus pada memantau apa yang terjadi di dalam pemerintah pusat, karena itu yang pasti penting banget 🔍.
 
Saya pikir ini menunjukkan bagaimana kompleksitas sistem pemerintahan kita 🤯. Ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari Polri hingga MK, dan setiap pihak memiliki perspektifnya sendiri. Saya rasa ini seperti permainan teka-teki, di mana setiap orang harus menemukan cara untuk berkoordinasi dengan orang lain tanpa mengancam kebebasan individu.

Tapi, apakah ini benar-benar efektif? Apakah kita benar-benar memastikan bahwa hak-hak ASN dilestarikan dalam proses ini? Saya pikir perlu ada refleksi lebih dalam tentang bagaimana kita bisa mencapai keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. 🤔
 
Gak bisa jelas sih, kalau Polri aktif di Kementerian ESDM tapi masih gagal ikuti putusan MK. Ngomong-omong aja, kalau ada inspektur jenderal yang terlibat dengan pemerintah untuk mengikuti putusan MK, itu bukan berarti polisi langsung ikut ngurus halnya. Aku rasa perlu ada klarifikasi lebih lanjut tentang siapa yang akan mengawasi hal ini dan bagaimana caranya agar ASN di luar institusi kepolisian tidak terkena ketidakpastian hukum.
 
Eh, kayaknya Bahlil gak ingin sengaja ngeremehkan kehadiran Polri di dalam berbagai kementerian, kan? Nah, jadi dia bilang ada inspektur jenderal yang aktif sama-sama terlibat dengan pemerintah pusat... tapi gak bisa mengikuti putusan MK, kan? Saya rasa ini kayaknya cara Bahlil untuk tidak terlalu bersenang-senang, kan? Nanti nanti lagi dia bilang Polri membantu menangani kinerja Kementerian ESDM... tapi kalau dihakimi oleh MK, gak bisa mengikuti putusan itu, kan? Saya rasa ini kayaknya cerita yang agak sulit dipahami 😐
 
Pernah ngetik2 aja, siapa tau kinerja Polri di ESDM deh yang menjadi contoh bagaimana lembaga independen bisa diikuti oleh kekuatan fungsional lainnya 🤔. Tapi apa arti dari kalau ada inspektur jenderal aktif yang terlibat dengan pemerintah pusat? Maksudnya ada batasan kan? Dulu aku pikir Polri hanya bisa bekerja di luar lembaga, tapi sekarang sih kinerja di ESDM itu bukan cuma tentang kepolisian aja 🤷‍♂️. Aku rasa ini perlu dipantau lebih dekat, kalau tidak apa artinya? 😊
 
ya udah aja sih, ini salah satu contoh bagaimana pemerintah berusaha untuk menghindari masalah hukum dengan polri. tapi apa yang salah dengan itu? kalau polri aktif di dalam kementerian, tidak ada masalah apa pun? tapi kalau ada inspektur jenderal yang terlibat dengan pemerintah pusat untuk mengikuti putusan MK, itu berarti ada kesan bahwa polri sedang mencoba menutupi kesalahan mereka sendiri. saya masih ragu-ragu dengan reaksi ini... 🤔
 
kalo nggak salah, pemerintah lagi membicarakan soal kehadiran polri di kementerian esdm, tapi masih banyak masalah hukum yang belum terpecahkan 🤔. aku pikir kalau pemerintah harus lebih hati-hati dalam mengatur hubungan antara polri dan ASN, biar tidak ada kesan penindasan atau diskriminasi. seharusnya dilarutkan kesalahpahaman dan membuat suasana kerja yang lebih baik di kementerian ini 📊.
 
Gue rasa kalau ada polri aktif di esdm pasti bukan kebaikan, tapi biaya tambahan yang tidak perlu. Makanya gue penasaran kenapa bukannya asal-usulnya dia untuk mengikuti putusan MK? Kenapa gue harus memantau apa-apa lagi hasil pemerintah?
 
Pangolip... siapa nanti yang salah sih? Makasih kan Polri aktif di ESDM, tapi gak bisa ikuti putusan MK, apa dia pengkhianat aja? Aku rasa pemerintah harus jelaskan dulu apa arti dari putusan ini, jangan cuma dipikirkan di dalam dengar.
 
ini bikin curious, siapa yang bilang inspektur jenderal aktif Kementerian ESDM juga nggak ikuti putusn Mahkamah Konstitusi? kayaknya ada masalah keterlibatan Polri di dalam berbagai kementerian yang belum terpecahkan. gimana caranya putusan MK itu bisa dipantau oleh Bahlil? siapa nanti yang bertanggung jawab jika ada kesalahan atau hal yang salah dilakukan?
 
Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah apa pun. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita ingin perubahan. 🤔💡

Karena, sepertinya Bahlil lebih fokus pada keberadaan Jaksa aktif di ESDM, padahal masalahnya sama-sama harus diatasi dengan cara yang benar dan adil. Kita tidak bisa menunggu lagi untuk melihat perubahan yang sebenarnya! 💪
 
Aku penasaran kenapa kayaknya Polri harus ikut campur dengan ESDM nih? Kalau aja ada masalah, siapa yang jujur nih? Komentar Bahlil ini terkesan agak tidak jelas. Aku pikir apa yang dibutuhkan adalah kejernihan dan ketepatan dalam pekerjaannya, bukan campuran aparat. Yang penting adalah ASN bebas dari penindasan dan diskriminasi.
 
aku rasa pungu banget sih, mah kira2 Polri bisa jadi ngegantikan kehadiran jaksa aktif di ESDM... gak masuk akal juga sih, kalau mau mantap putusannya itu harus diikuti oleh semua kementerian, apa kecuali ada masalah hukum, tapi Polri ini nggak bisa jadi jaksa, kan?
 
kaya aja ini, siapa tahu apa yang salahnya? bahlil itu orang yang bijak, tapi kalau gak bisa ikuti putusannya, itu juga tidak masalah ya... kita harus lebih peduli dengan bagaimana implementasinya, bukan hanya sekedar mengikuti putusan saja.
 
apa sih yang terjadi sama polri dan kementerian esdm? kalau gak ada konflik apa lagi pentingnya ada inspektur jenderal yang terlibat dengan pemerintah pusat? toh malah ada putusan MK yang harus diikuti, tapi masih terduga sih bagaimana kehadiran polri di dalam kementerian... apa tujuan dari semuanya ini?
 
Gue pikir ini kayak apa? Polri aktif di ESDM tapi gak bisa ikuti putusn mahkamah, itu aneh banget 🤔. Gue bayangkan jika Jaksa punya kekuatan sama seperti Polri, siapa yang akan jadi korupsi? Gue khawatir bahwa ini hanya cara untuk menyembunyikan kinerja korupsi di ESDM.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top