Bahlil Sentil Kader HIPMI Jadi Perantara Impor BBM SPBU Swasta

B

botolkosong77

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kembali menegur praktik-praktik lobi yang melibatkan kader Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam upaya penambahan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU swasta. Ia mengingatkan bahwa semua aktivitas bisnis, termasuk impor BBM, harus tunduk pada hukum Indonesia.

Bahlil juga menyinggung adanya dugaan praktik lobi-lobi yang melibatkan kader HIPMI dalam upaya penambahan kuota impor BBM. Ia mengingatkan agar para pengusaha tidak memanfaatkan kedekatan dengan dirinya untuk kepentingan lobi tersebut.

"Ada juga mungkin dari Kader Hipmi yang jadi perantara-perantara. Lobbyist. Main barang itu. 'Tum begini tum, begini tum'. Udah lah, kelakuan begini aku sudah pernah lakukan. Jangan kalian pakai untuk diri saya," katanya sambil bercanda.

Bahlil menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Ia juga menegaskan bahwa kuota impor BBM diberikan sesuai regulasi, bukan tanpa aturan.

Pemerintah, sambungnya, sudah memberikan kuota impor BBM bagi pihak pengelola SPBU swasta yang realisasinya sudah mencapai 110 persen. Bahlil menegaskan bahwa ini adalah negara hukum yang ada aturannya, bukan negara tanpa tuan.

"Sekarang jangan menganggap negara ini tidak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini tidak ada aturannya, monggo cari negara lain," tambahnya.

Selain membahas soal BBM, Bahlil juga menyampaikan komitmennya dalam mendorong hilirisasi yang berkeadilan. Kebijakan ini, menurutnya, harus memberikan manfaat yang setara bagi pemerintah pusat, daerah, masyarakat, pengusaha besar, investor, dan UMKM.

Pada saat yang sama, ia juga menjelaskan perubahan pendekatan dalam sistem perizinan Minerba, dari yang semula harus melalui tender menjadi pemberian prioritas. Prioritas tersebut diberikan kepada tiga kelompok, yaitu UMKM, Koperasi, dan BUMD, dengan syarat harus berorientasi pada hilirisasi dan memberdayakan ekonomi daerah.

"Jadi kalau Akbar (Ketua Umum HIPMI) mau dapat, harus berpartner dengan UMKM contoh tambangnya di Kalimantan Timur. Harus ke Kalimantan Timur. Jangan ke Jakarta," jelas Bahlil.
 
Aku pikir si Menteri Energi itu benar-benar peduli sama kader HIPMI. Aku tahu si Hipmi kayaknya punya banyak hubungan dengan orang-orang penting, tapi Menteri Energi itu nggak mau kalah dulu. Dia bilang kalau semua bisnis harus mengikuti hukum dan aturan yang ada, padahal aku tahu si Hipmi seringkali bikin kontrak yang panjang dan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan sendiri. Aku senang lihat Menteri Energi itu menegosiasikan dengan paragraf-pagragraph tapi akhirnya dia bilang kalau si Hipmi harus berpartner dengan UMKM, kayak banget! 🙏
 
Pernah dengerin kalau ada kader HIPMI yang nggak sabar-sabar main aja, ngerasa kalau dirinya udah punya hubungan dengan Menteri Energi, langsung nyamar aja di balik kuota impor BBM 🤑. Gini gini, tapi Bahlil udah menangkap hal ini dan bilang 'kejar UMKM, bukan kejar Jakarta' 😂. Aku rasa kalau itu penting banget, jangan sampai investor besar yang punya hubungan dengan Menteri Energi memanfaatkan hal ini untuk kepentingannya sendiri. Saya yakin kalau pemerintah ingin berkeadilan dan memberikan kesempatan bagi UMKM, itu harus kita jaga agar tidak terjadi praktik lobi yang salah.
 
Gue penasaran apa yang bikin kader HIPMI ingin ngatur kuota impor BBM? Apakah mereka ingin miring ke arah negara yang tidak ada aturan sama sekali? Gue pikir kalau itu gue tidak mau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bilang kalau semua aktivitas bisnis harus tunduk pada hukum Indonesia, tapi gue masih penasaran apa yang bikin kader HIPMI ingin melawan aturan ini 🤔
 
Gue rasa lagi-lagi kader-kader hipmi yang suka jalan panjang. Mereka kayaknya pikir bahwa hukum Indonesia hanya untuk orang lain aja, tapi bukan ya! 🙄 Bahlil Lahadalia kayaknya sudah capek dengan praktik-praktik lobi yang melibatkan kader HIPMI dalam upaya penambahan kuota impor BBM. Gue rasa kalau pemerintah sudah memberikan banyak kelebihan bagi SPBU swasta, tapi kader-kader hipmi masih mau mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan lebih. 🤑
 
Maafin ya, aku rasa Bahlil Lahadalia lagi-nya bicara soal praktik lobi yang terjadi di kalangan pengusaha. Aku pikir itu sudah bikin kita salah paham, bahwa pengusaha-pengusaha itu apa-apa pun tidak boleh menggunakan hubungan mereka dengan pejabat tinggi untuk memanfaatkan kepentingan sendiri. Tapi aku rasa aku ada yang salah, karena aku lupa kalau banyak dari mereka itu juga sudah bisa jadi penegak hukum dan pembuat aturan juga.

Maafin aku, aku rasa aku tidak bisa tidak bercanda soal ini. Kalau kamu mau tahu benar-benar apa yang sebenarnya terjadi di kalangan pengusaha, aku yakin kamu harus mencari cerita di forum online atau blog yang lebih spesifik tentang itu.
 
Gue pikir kader Hipmi yang suka lobi harus punya akal ya... kalau gak ada aturan, gak ada jalan buat mereka. tapi aku rasa apa yang dibicarakan Bahlil sengaja nggak nyambung, kalau kita soal hukum, dia harus jelas aja sih 🤔. apa yang dia artikan dengan "tum begini tum"? siapa yang tahu gak ada yang terjebak di situasi tersebut 😒. gue rasa Bahlil nggak boleh langsung menuduh orang lain, tapi harus jelas aja dari mana ngerasa ada kesalahannya 🙏.
 
Aku pikir akhirnya ada orang yang ngomongin, apalagi ini Bahlil yang bnyak tahu. Mau jujur aja, kalau ingin menambang atau impor BBM, harus nunggu urutan di kantornya dulu. Tapi apa sih yang salah dengan itu? Aku pikir ini adalah negara hukum, kan? Jadi, kalau Bahlil ngomongin tentang aturan, aku setuju banget. Tapi, kayaknya ada sedikit "tangan bawah" di balik semuanya...
 
gue pikir ni yang penting adalah kita harus ingat bahwa semakin besar kemampuan kita, semakin besar tanggung jawab kita 🤝 terhadap hukum dan etika bisnis yang kita lakukan. sekarang ini kita sudah punya contoh-contoh praktik lobi yang salah di mana-mana, dan itu sudah pasti membuat kita semua kecewa 🤦‍♂️. tapi apa yang harus kita lakukan? kita harus fokus pada mendorong hilirisasi yang berkeadilan, sehingga semuanya bisa merasa manfaatnya dari suatu proyek 🌈. tidak ada arti hanya mengutamakan pihak-pihak tertentu saja, tapi semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama 💪.
 
Gue pikir kalau gue perlu ngobrol tentang ini, apalagi si Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Gue rasa dia kayaknya udah sengaja bilang apa yang benarnya. Nah, soal praktik lobi di antara kader HIPMI dan pengusaha swasta, gue rasa itu bikin kita Indonesia jadi sembarangan. Kita harus fokus pada membuat kebijakan yang baik dan tidak hanya memanfaatkan kekuasaan.

Gue juga pikir perlu ada transparansi dalam proses kebijakan, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jika kita bisa lakukan itu, maka kita bisa menghindari praktik-praktik lobi yang bikin kita jadi penasaran.

Dan soal hilirisasi, gue rasa itu kaya banget. Kita harus fokus pada membuat kebijakan yang membantu semua pihak, bukan hanya satu atau dua orang. Jika kita bisa melakukannya, maka kita bisa membuat ekonomi daerah makin maju dan tidak ketinggalan dengan negara lain.
 
ada kayak gak ada aturan yang kaku kaku banget kan? pemerintah udah bilang apa-apa, tapi masih ada kader hipmi yang lobi untuk menambah kuota impor bahan bakar minyak. sih aku rasa ini masalahnya bukan soal pemerintah, tapi soal para pengusaha yang kurang bertanggung jawab. kalau mereka ingin sukses, harus fokus pada produksi lokal dulu, jangan lagi lobi ke pemerintah untuk mendapatkan kuota impor. dan kalau ada yang masih terus-lompati, mungkin kader hipmi itu punya kebodohan sendiri ya
 
🤔 Maksudnya apa sih sih praktik lobi yang bikin kader HIPMI cari cara untuk mendapatkan kuota impor BBM? 🚨 Sepertinya para pengusaha itu terlalu nggak peduli dengan aturan, aja mau kejar tujuan yang mereka inginkan. 🤑 Namun, aku rasa ini perlu diawasi agar tidak berkepanjangan dan bisa menghambat kemajuan negara. 😬
 
Aku pikir praktik lobi yang melibatkan kader HIPMI dalam penambahan kuota impor BBM bule-bule, kenapa nggak ada aturan? Kalau aku suka, aku bisa mengutamakan kepentingan pribadi aja, apa yang bakal terjadi dengan uang negara? Nah, jangan sabar-sabar, Bahlil lah yang terus ngegar-egarkan soal ini, tapi aku pikir aku juga perlu memberikan saran, kalau ada aturan yang buruk, kita harus menggantikannya dulu.
 
Sekarang ini gini, kalau kader HIPMI yang suka main lobi untuk mendapatkan kuota impor BBM, itu wajar banget. Tapi apa yang perlu diingat adalah kalau mereka harus melakukannya dengan cara yang benar, yaitu melewati jalur hukum dan tidak menggunakan jaringan yang dekat dengan pejabat penting seperti Bahlil Lahadalia.

Aku rasa Bahlil ini sudah cukup sabar, dia sudah memberikan banyak kuota impor BBM kepada SPBU swasta yang benar-benar realisasinya sudah mencapai 110 persen. Tapi apa yang diinginkan oleh kader HIPMI? Mereka ingin mendapatkan lebih banyak lagi kuota impor BBM tanpa harus melewati jalur hukum.

Kalau kader HIPMI mau berpartisipasi dalam hilirisasi, itu wajar banget. Tapi mereka harus bisa berpartner dengan UMKM dan tidak hanya ke Jakarta. Mereka harus bisa memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusi.
 
Dikira kalau Bahlil punya alasan yang benar? Tapi nih, masih ada lagi praktik lobi yang melibatkan HIPMI. Mungkin ada beberapa kader yang memanfaatkan hubungan mereka dengan Bahlil untuk mendapatkan fafasilitas tertentu dari pemerintah. Sementara itu, apa yang dibicarakan oleh Bahlil tentang hilirisasi sebenarnya masih jauh dari realitas di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengusaha kecil dan sederhana yang tidak bisa berinvestasi di bidang hilirisasi karena biaya investasi yang sangat tinggi. Jadi, bagaimana caranya jika mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bahlil?
 
Bln 2025 ini memang sudah mulai banyak praktik lobi yang melibatkan kader HIPMI dalam upaya penambahan kuota impor BBM... tapi kan kita harus ingat bahwa semua aktivitas bisnis, termasuk impor BBM, harus tunduk pada hukum Indonesia. Itu penting banget!
Selain itu, perubahan pendekatan dalam sistem perizinan Minerba yang dari tendernya jadi pemberian prioritas juga bagus... karena UMKM yang baru memulai bisnis membutuhkan kesempatan ini untuk berkembang. Kalau Akbar (Ketua Umum HIPMI) mau mendapatkan keuntungan dari hal ini, dia harus berpartner dengan UMKM aja... jangan lagi ke Jakarta. Itu cara yang benar!
 
Gue pikir mantap aja kalau gini terjadi lagi, praktik lobi yang melibatkan kader HIPMI dalam penambahan kuota impor BBM lagi. Nih, siapa tahu siapa yang benar-benar peduli dengan kepentingan negara, bukan siapa yang hanya peduli dengan uang. Menteri Bahlil Lahadalia kayaknya sudah cukup sabar dan bijak dalam menghadapi ganguan ini. Dia nggak kalah-kalahan dengan para lobbyist, bahkan dia punya jeda yang lucu sambil berbicara tentang hal itu 😂. Yang penting, dia masih fokus pada kepentingan negara dan tidak membiarkan praktik lobi mengganggu proses impor BBM. Gue rasa semangatnya juga sangat bagus, dia nggak akan membiarkan orang lain mengatakan bahwa Indonesia adalah "negara tanpa aturannya" 🙅‍♂️.
 
Gue rasa si Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu punya cara yang cukup cerdas banget, nih. Dia tidak membiaskan dirinya terhadap siapa-siapa, tetapi dia selalu mempertahankan prinsip hukum. Dia juga tidak mau kalah dengan lobbyis atau para penguasa kekuatan lainnya.

Gue pikir hal ini sangat penting banget dalam konteks Indonesia yang saat ini sedang berusaha mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi kita sendiri. Jika kita tidak dapat mengatasi praktik-praktik lobi dan korupsi, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Saya juga setuju dengan pendapatnya bahwa hilirisasi berkeadilan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kita dapat mengembangkan ekonomi daerah dan memberdayakan kekuatan lokal, maka kita akan dapat mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang dan bermakna.
 
Hampir semua pengusaha besar yang mau mendapatkan kuota impor BBM hanya memanfaatkan kedekatan dengan Menteri, ini benar-benar tidak adem, kalau ingin ada yang berbeda harus belajar dari UMKM aja, mereka banyak membuat produk hilirisasi, itu jangan dipikirkan orang lain.
 
Saya kira ini sengaja ganti gantian oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) karena mereka yang sering sekali mengelabui diri. Mereka sering sekali membuat kerugian bagi negara. Saya rasa Bahlil Lahadalia benar-benar berhati-hati saat menangani kasus ini.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top