Presiden Joko Widodo telah menandatangani kesepakatan kompeniasi antara Pertamina dan PLN, mengingatkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ini.
Dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berhasil memecahkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan kompeniasi antara dua perusahaan negara berpengaruh ini.
Saat ini, Pertamina dan PLN akan bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah di Indonesia. Perusahaan-perusahaan lain seperti Pertamina Gas dan Petramena juga diperlukan untuk menunjang operasi komisioning tersebut.
Menurut sumber, kesepakatan ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan masyarakat sekitar.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kesepakatan kompeniasi ini masih harus diperdebatkan lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada korupsi atau pelanggaran hukum.
Dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berhasil memecahkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan kompeniasi antara dua perusahaan negara berpengaruh ini.
Saat ini, Pertamina dan PLN akan bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah di Indonesia. Perusahaan-perusahaan lain seperti Pertamina Gas dan Petramena juga diperlukan untuk menunjang operasi komisioning tersebut.
Menurut sumber, kesepakatan ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan masyarakat sekitar.
Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kesepakatan kompeniasi ini masih harus diperdebatkan lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada korupsi atau pelanggaran hukum.