Aksi serangkaian AS terhadap Venezuela dan negara-negara Amerika Latin sebenarnya bukan berarti pelaku menyerang, tetapi lebih kepada mengancam dan menekan. Trump menggelar langkah yang melibatkan serangan militer dan penculikan kepala negara Nicolás Maduro. Kedua hal ini memiliki tujuan utama untuk menanap kembali kepentingan AS di benua Amerika.
AS memang telah menjadi pemimpin ekonomi dunia, namun pengaruhnya juga sangat besar dalam bidang politik dan militer. Oleh karena itu, ketika ada ancaman terhadap kedaulatan AS, AS tidak akan melepaskan tangan. Trump ingin menegaskan bahwa AS masih menjadi negara yang kuat di Amerika Latin.
Dalam kasus Venezuela, penguasaan AS akan sangat berdampak bagi negara tersebut karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dengan kejadian kemarin dan kontrol atas Caracas, Trump mengancam Maduro untuk menangkapnya. Ini memang merupakan upaya peningkatan pengaruh AS yang tidak pernah dimulai sebelumnya.
Pemerintah Venezuela berbicara bahwa ini adalah serangan militer AS terhadap negara mereka, tapi yang dianggap serius oleh Trump adalah ada ketidakstabilan dan keamanan global. Oleh karena itu, menurut Edwin Martua Bangun Tambunan, aksi AS terhadap negara-negara Amerika Latin tidak hanya gertakan, melainkan upaya mengukuhkan posisi mereka di kawasan tersebut.
Pengaruh AS yang sangat besar pada Amerika Latin membuat banyak negara di sana berusaha untuk memperkuat hubungan diplomatik dan keamanan dengan AS. Namun, perlu diperhatikan bahwa menurut Aska, isu narkoba dan status negara gagal seringkali digunakan sebagai alibi oleh AS dalam melakukan intervensi militer.
Dengan demikian, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berpendapat bahwa penguasaan AS di Amerika Latin sangat berdampak bagi negara-negara tersebut karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Oleh karena itu, kedaulatan nasional harus disangga oleh kapasitas pertahanan yang kredibel dan memadai.
Aksi ini juga akan menjadi justifikasi Trump dalam mengambil langkah unilateral tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Menurut Aska, AS dapat melakukannya karena mereka memiliki kekuatan politik yang kuat dan tidak ada lembaga internasional yang bisa memblokir keputusannya.
Sikap bebas aktif, menurut Fahmi, bukan berarti pasif menonton atau sekadar menjadi penengah yang netral. Melainkan menuntut peran aktif untuk menjaga agar tatanan hukum internasional tidak runtuh digantikan oleh hukum rimba. Dalam kasus ini, Indonesia harus menyikapi dinamika aksi AS secara tenang, namun tetap menghitung aspek strategis.
Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat sebagai presiden Republik Indonesia juga seharusnya mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan serangan AS terhadap Venezuela. Karena, menurut Aska, pelajaran paling krusial bagi sektor pertahanan Indonesia adalah semakin terkonfirmasinya kebutuhan akan diplomasi yang ditopang oleh hard power.
Oleh karena itu, Fahmi juga sangat menekankan pentingnya memperluas definisi keamanan nasional ke ranah non-militer. Gejolak di Venezuela sebenarnya membuktikan bahwa instabilitas geopolitik di satu kawasan dapat memicu guncangan energi dan ekonomi global yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas dalam negeri.
Sementara itu, Aska menekankan bahwa tidak ada negara manapun yang akan menerima berada di bawah ancaman dan intimidasi AS. Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menyuarakan bahwa serangan militer dan penculikan kepala negara aktif merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 terkait kedaulatan wilayah.
Peneliti lainnya dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Edwin Martua Bangun Tambunan juga sangat mendukung pendekatan yang lebih aktif dalam berbagai bentuk, seperti diplomasi Ekuidistan. Dengan melakukan strategi ini, Indonesia dapat memaksimalkan kepentingan nasional dan tidak hanya menonton dari jauh tanpa ikut campur.
AS memang telah menjadi pemimpin ekonomi dunia, namun pengaruhnya juga sangat besar dalam bidang politik dan militer. Oleh karena itu, ketika ada ancaman terhadap kedaulatan AS, AS tidak akan melepaskan tangan. Trump ingin menegaskan bahwa AS masih menjadi negara yang kuat di Amerika Latin.
Dalam kasus Venezuela, penguasaan AS akan sangat berdampak bagi negara tersebut karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dengan kejadian kemarin dan kontrol atas Caracas, Trump mengancam Maduro untuk menangkapnya. Ini memang merupakan upaya peningkatan pengaruh AS yang tidak pernah dimulai sebelumnya.
Pemerintah Venezuela berbicara bahwa ini adalah serangan militer AS terhadap negara mereka, tapi yang dianggap serius oleh Trump adalah ada ketidakstabilan dan keamanan global. Oleh karena itu, menurut Edwin Martua Bangun Tambunan, aksi AS terhadap negara-negara Amerika Latin tidak hanya gertakan, melainkan upaya mengukuhkan posisi mereka di kawasan tersebut.
Pengaruh AS yang sangat besar pada Amerika Latin membuat banyak negara di sana berusaha untuk memperkuat hubungan diplomatik dan keamanan dengan AS. Namun, perlu diperhatikan bahwa menurut Aska, isu narkoba dan status negara gagal seringkali digunakan sebagai alibi oleh AS dalam melakukan intervensi militer.
Dengan demikian, peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, berpendapat bahwa penguasaan AS di Amerika Latin sangat berdampak bagi negara-negara tersebut karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Oleh karena itu, kedaulatan nasional harus disangga oleh kapasitas pertahanan yang kredibel dan memadai.
Aksi ini juga akan menjadi justifikasi Trump dalam mengambil langkah unilateral tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Menurut Aska, AS dapat melakukannya karena mereka memiliki kekuatan politik yang kuat dan tidak ada lembaga internasional yang bisa memblokir keputusannya.
Sikap bebas aktif, menurut Fahmi, bukan berarti pasif menonton atau sekadar menjadi penengah yang netral. Melainkan menuntut peran aktif untuk menjaga agar tatanan hukum internasional tidak runtuh digantikan oleh hukum rimba. Dalam kasus ini, Indonesia harus menyikapi dinamika aksi AS secara tenang, namun tetap menghitung aspek strategis.
Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat sebagai presiden Republik Indonesia juga seharusnya mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan serangan AS terhadap Venezuela. Karena, menurut Aska, pelajaran paling krusial bagi sektor pertahanan Indonesia adalah semakin terkonfirmasinya kebutuhan akan diplomasi yang ditopang oleh hard power.
Oleh karena itu, Fahmi juga sangat menekankan pentingnya memperluas definisi keamanan nasional ke ranah non-militer. Gejolak di Venezuela sebenarnya membuktikan bahwa instabilitas geopolitik di satu kawasan dapat memicu guncangan energi dan ekonomi global yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas dalam negeri.
Sementara itu, Aska menekankan bahwa tidak ada negara manapun yang akan menerima berada di bawah ancaman dan intimidasi AS. Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menyuarakan bahwa serangan militer dan penculikan kepala negara aktif merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 terkait kedaulatan wilayah.
Peneliti lainnya dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Edwin Martua Bangun Tambunan juga sangat mendukung pendekatan yang lebih aktif dalam berbagai bentuk, seperti diplomasi Ekuidistan. Dengan melakukan strategi ini, Indonesia dapat memaksimalkan kepentingan nasional dan tidak hanya menonton dari jauh tanpa ikut campur.