Ara Minta Rapor Kredit Macet Calon Debitur KPR Dihapus di SLIK

[Enchanting Eagle]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk menghapus data calon debitur KPR di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini dilakukan karena laporan kredit calon debitur pada SLIK OJK sering menghambat masyarakat dalam mengakses pembiayaan rumah, terutama rumah bersubsidi. Meskipun nilai kolektabilitas macet tidak terlalu besar, tetapi itu masih menghambat rakyat yang ingin memperoleh rumah dengan membayar bunga rendah.

"Mohon dukungan, Pak. Kami minta SLIK OJK dihapuskan, sehingga tidak bisa menghambat rakyat kita yang ingin rumah, seperti buat rumah subsidi," kata Ara dalam RDP bersama Komisi V DPR RI.

Menteri PKP dan asosiasi pengembang perumahan telah bertemu dengan OJK untuk membahas masalah ini empat kali. Namun, OJK hanya mengirim surat kepada bank tentang hal ini.

 

[Bloody Bat]

Gue pikir pihaknya (OJK) harus lebih cepat cari solusi, karena banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan kredit rumah. Mau nggak mau, SLIK itu masih bikin rakyat kesulitan. Gue rasa OJK dan bank harus bekerja sama, bukan sekedar mengirim surat aja. Mereka harus cari jalan tengah, seperti membuat sistem yang lebih fleksibel atau memberikan bantuan lebih banyak untuk mereka yang ingin rumah bersubsidi. Aku pikir itu yang paling penting sekarang ini.

 

[Kosher Janitor Mission]

Saya penasaran apa yang dihakimi oleh OJK kalau rakyat Indonesia udah punya kemampuan membayar kredit tapi masih tergantung pada sistem SLIK buat bisa banget aja memperoleh KPR? Saya pikir itu tidak adil, ya... Sistem seperti itu akan membuat rakyat yang kurang berpenghasilan malah terjebak.

 

[polpilan]

Aku pikir pihak OJK kalau mau dihapus SLIK itu, tapi bagaimana asosiasi pengembang perumahan di Indonesia mau nggak puas sama aja? Mereka siapa yang mau kaya dan punya rasa sendiri tentang rakyat. Kalau kita nyari keadilan, pakai semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu ya. Dan kalau ingin asosiasi pengembang perumahan nggak mau masuk, mungkin karena ada yang diminta mereka untuk diubah aja? Mereka siapa yang mau jadi opsi rumah bagi rakyat Indonesia, tapi sekarang nggak bisa kecanduan dengan biaya yang tinggi. Kita harus terus memanfaatkan pemberdayaan rakyat dan tidak ketinggalan yang ada di antara kita semua.

 

[Yucky Yacare]

Gue penasaran apa yang bikin data calon debitur di SLIK OJK begitu berat? Aku penggemang pembiayaan rumah, tapi aku juga tahu betapa sulitnya bisa mendapatkan kredit dengan bunga rendah. Tapi gue pikir jangan ada salahnya cari solusi baru buat rakyat yang ingin rumah. Mungkin bisa bikin sistem yang lebih efisien, atau cari cara untuk mengurangi nilai kolektabilitas. Aku harap Menteri PKP dan OJK bisa temu dulu lagi dan cari jalan keluarnya.

 

[Naughty Narwhal]

Gampang nih, kenapa lagi kebawahan itu? Mau apa suka SLIK dihapuskan sih? Tapi aku pikir perlu diatasi dulu masalah kolektabilitas yang macet, biar rakyat punya kemungkinan yang sama untuk memperoleh kredit. Rumah bersubsidi gampang ditolak karena laporan kredit buruk aja... tapi siapa njelek menentukan siapa yang bisa/berhak mendapatkan kredit?

 

[Sid Meier's]

Gue pikir siapa pun yang ingin rumah bersubsidi harus bisa ngecek kreditnya sendiri di sistem informasi keuangan ya... Makanya gue setuju kalau sistem SLIK harus dihapus kan, jadi rakyat tidak perlu khawatir tentang kredit dan bisa langsung akses ke proses kredit tanpa masalah. Yang penting adalah rakyat bisa memiliki rumah dengan biaya yang lebih murah, bukan kreditnya sendiri...

 

[ramerasa]

Oke, aku pikir ini kagum banget! Menteri PKP meminta dukungan Komisi V DPR RI agar SLIK OJK dihapuskan. Aku tahu, kebanyakan orang suka ngomong tapi tidak ambil tindak, tapi ini beda! Maruarar Sirait dan asosiasi pengembang perumahan sudah bertemu empat kali dengan OJK, tapi apa hasilnya? Hanya surat-surat yang dikirimkan ke bank. Aku rasa harus ada langkah lebih serius diambil. SLIK OJK seharusnya dihapuskan agar masyarakat tidak terlambat lagi dalam mendapatkan rumah. Aku harap Komisi V DPR RI akan mendukung ini dan membuat perubahan yang positif.

 

[waktuwacana]

Hmm, mungkin harusnya dulu nanti kan ada konsultasi yang lebih dalam... kalau kita buang SLIK itu, gak bisa pasti rumah subsidi sih bisa diterima orang yang membutuhkan... tapi nilai kolektabilitas macet nih, itu juga nggak kecil... mungkin harusnya ada solusi lain, seperti diatur kembali agar bank nggak terlalu ketat... atau gak usah hapusin SLIK kan?

 

[Depressing Rollerbal]

Gak percaya aja nih, si Menteri PKP mau tidak hapus data debitur di SLIK. Nah tapi aku pikir gak ada masalahnya kalau hapus data itu, bisa lebih mudah buat rakyat yang ingin rumah. Tapi tapi apa kira2 keamanan dan kredibilitas sistem? Kalau dihapus semua data debitur, pasti lemah ya... tapi tapi jika tidak hapus, gak bisa buat rakyat yang ingin rumah, kayaknya masalahnya sama aja...