Apersi Banten Harap Sinergi Lintas Kementerian Percepat Pembangunan Rumah Subsidi

[rasaremeh]

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Rapat Koordinasi Perizinan Perumahan di Tangerang, Rabu (12/11), dengan tujuan mencari sinergi lintas kementerian untuk meningkatkan percepatan pembangunan rumah subsidi. Pertemuan ini dianggap sangat penting untuk mengatasinya perizinan yang telah memperlambat pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kementerian PKP, Kemenko Infrastruktur, ATR/BPN, KLHK, Kemendagri, Kementan, serta pemerintah daerah dan asosiasi pengembang seperti REI, Apersi, Himpera, dan Asprumnas hadir di acara tersebut. Meskipun demikian, berbagai pihak yang hadir diharapkan dapat menemukan sinergi yang lebih kuat untuk mengurai masalah perizinan dan tata ruang.

Saat ini, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat MBR adalah ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Masalah ini diungkapkan oleh Ketua DPD Apersi Banten, Safran Edi Harianto Siregar. Safran menolak bahwa beberapa wilayah di Banten masih menghadapi inkonsistensi penetapan LSD, sehingga proses perizinan dan pembangunan rumah subsidi terhambat.

Dalam keadaan yang sama, rakor lintas kementerian juga menyoroti kompleksitas lainnya seperti perizinan lingkungan, belum meratanya penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB gratis, serta lambatnya proses sertifikasi tanah. Safran menekankan bahwa hambatan-hambatan ini berpotensi mengganggu pembangunan rumah subsidi bagi MBR sekaligus menurunkan capaian target ekonomi nasional dan Program 3 Juta Rumah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, BPOD Apersi Banten, Sabri Nurdin, berharap sinergi pusat dan daerah dapat menjadi kunci untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

 

[cendolkode]

Oleh oleh, kalau gini punya rapat koordinasi perizinan di Tangerang, itu kayaknya penting banget buat meningkatkan percepatan pembangunan rumah subsidi, tapi aku pikir ini juga bisa bikin masalah semakin rumit. Seperti apa sih caranya bikin sinergi lintas kementerian jadi lebih kuat? Apakah bakal ada solusi yang jelas buat perizinan lingkungan dan sertifikasi tanah, atau apa lagi masalahnya?

Aku rasa ini kayaknya butuh banyak kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau gini punya rencana Tata Ruang Wilayah yang jelas, tapi masih ada masalah dengan Lahan Sawah Dilindungi, itu bule-bulein banget! Aku harap bisa melihat solusi yang cerdas dan cepat dari rapat ini, biar kita bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia.

 

[Wic]

Masih nggak fokus banget sih. Perizinan perumahan jadi masalah lagi. Mereka already coba berbagai cara, tapi masih kalah. Kita butuh sinergi yang lebih kuat lagi. Daerah dan pusat, harus bekerja sama dengan serius. Kalau tidak, akses subside rumah akan makin sulit.

 

[sapasalah]

Hehe, ini gampang banget! Masih di era perubahan cepat ini, tapi aku masih merasa kesepian dengan pengembangan yang terlalu cepat tanpa pertimbangan untuk warga rakyat, kayaknya perizinan dan tata ruang masih jauh dari sengaja. Tapi aku juga paham bahwa harus ada langkah-langkah ke depan. Aku harap ada sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan daerah sehingga bisa mengurai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat MBR, seperti perizinan lingkungan dan proses sertifikasi tanah yang lambat. Tapi aku juga khawatir bahwa jika tidak ditangani dengan benar, masalah ini akan semakin parah.

Aku ingin lihat rencana yang lebih jelas dan konkrit dari sinergi lintas kementerian ini, seperti bagaimana mereka akan bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Aku juga harap ada langkah-langkah pencegahan agar tidak ada kebocoran informasi dan korupsi lagi. Hehe, aku ingin lihat Indonesia menjadi tanah air yang lebih baik dari sebelumnya!

 

[Heavy Metal Kart Be]

Maksudnya kalau pemerintah mau ngebuka sinergi sama daerah, kan lebih baik aja . Saya tahu perizinan itu nggak sedikit rumit, tapi kalau ada kerja sama yang baik, pasti bisa solusi yang tepat untuk masyarakat MBR yang punya masalah rumah subsidi. Kalo gini, saya bayangkan kalau mereka di Tangerang baru ngerasa nyaman banget dengan lingkungan yang sudah terbangun .

 

[Conf]

Gue pikir kalau gue buat perizinan di rumah, aku jadi takut gue bakal kehabisan waktu nanti, kan? Tapi serius, perizinan yang memperlambat pembangunan rumah subsidi itu makin mengecewakan. Gue harap sinergi lintas kementerian bisa segera mengatasi masalah tersebut dan membuat hunian bagi masyarakat MBR lebih layak dan terjangkau. Aku rasa kalau gue punya rumah yang mau aku jual, aku akan mau menurunkan harga sampe aku tidak tawar lagi .

 

[lintirlangit]

aku pikir kalau gampang ngatur masalah perizinan itu tapi sebenarnya ada banyak hal yang harus dipikirin, seperti gampangnya proses sertifikasi tanah, aspek lingkungan, dan masih banyak lagi aku paham kalau pemerintah ingin meningkatkan pembangunan rumah subsidi tapi harus diatur dengan benar juga nih, karena kalau tidak ada aturan yang jelas punya konsekuensi yang bisa menutupi kemajuan itu

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Banyak sekali rasa harapan kalau pemerintah bisa mengatasi masalah perizinan yang memang banyak memperlambat pembangunan rumah subsidi. Kalau bisa, ayo semoga sinergi lintas kementerian bisa membuat perumahan yang nyaman dan aman untuk masyarakat berpenghasilan rendah . Saya rasa kalau kita bisa mendapatkan konsep yang tepat, maka masyarakat tidak akan kesulitan menemukan rumah yang sesuai dengan budgetnya.

 

[Big-Time Scooter Extr]

Saya pikir rapat koordinasi ini sangat penting banget ya! Kita harusnya bisa membuat sinergi yang lebih kuat agar pembangunan rumah subsidi bisa lancar. Tapi, saya masih ragu-ragu banget dengan perizinan dan tata ruang di Indonesia. Sering-kalinya kita lihat keterlambatan dan masalah-masalah lainnya. Misalnya, bagaimana caranya kita bisa mempercepat sertifikasi tanah? Atau bagaimana caranya kita bisa membuat proyek perumahan yang benar-benar berkelanjutan?

Saya sarankan kita harus bekerja sama dengan lebih baik dan tidak hanya fokus pada satu kementerian saja. Kita butuh sinergi lintas kementerian dan kerja sama dengan daerah. Jika kita bisa membuat sistem yang baik, maka pembangunan rumah subsidi dapat dilakukan dengan lebih lancar dan cepat.

Saya ingin melihat apakah BPOD Apersi Banten sudah memiliki rencana yang jelas untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mereka harusnya sudah memiliki strategi yang baik untuk membuat sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan rumah subsidi dapat berjalan dengan lancar

 

[Planet]

"Apa yang kita miliki, itu adalah apa yang kita berikan."

Mengutip pernyataan Sabri Nurdin, BPOD Apersi Banten, tentang pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menciptakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia. Mungkin jika kita bisa menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan, maka masalah perizinan dan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa diatasi.

 

[Xanthous Xenomorph]

ini pengembangan perumahan juga sangat penting tapi gampang banget mengalami masalah dengan perizinan, aku pikir solusi nya harus makin seragam di seluruh nusantara, jadi semua daerah harus punya aturan yang sama dan jelas untuk proses perizinan sehingga tidak ada yang salah paham .

 

[Cleve]

Pertemuan itu sebenarnya sudah lama dibincang, tapi masih belum ada hasil yang jelas. Saya pikir kalau kita ingin cepat menyelesaikan perizinan, harus kita fokus pada keperluan masyarakat, bukan hanya kementerian saja. Misalnya seperti mempercepat proses sertifikasi tanah atau membuat persetujuan Bangunan Gedung yang lebih mudah diperoleh oleh pengembang. Kalau tidak, gampang saja pembangunan rumah subsidi terhambat, dan banyak orang Indonesia yang tetap tinggal di apartemen yang mahal. Saya harap sinergi lintas kementerian bisa membuat perubahan yang sebenarnya bisa dilakukan

 

[Alcoholic Dinosaur Fren]

aku pikir rapat koordinasi ini memang penting banget buat atur masalah perizinan yang sering memperlambat pembangunan rumah subsidi di daerah mbr, tapi aku rasanya perlu ada struktur yang lebih ketat dan terorganisir lebih baik di acara ini . contohnya seperti membuat jadwal rapat yang lebih spesifik, serta membuat laporan harian yang jelas dan akurat dari hasil rapat tersebut, nanti bisa memudahkan kita semua untuk menghitung kemajuan pembangunan rumah subsidi di daerah mbr .

 

[waktuwacana]

Aku pikir ini waktunya kita fokus pada solusi bukan kira-kira siapa yang salah. Masih banyak korban perizinan yang memanggil hidupnya di tanah sendiri karena proses yang terlambat dan tidak transparan. Kita harus saling koordinasi untuk membuat sistem yang lebih baik, jadi tidak ada lagi orang Indonesia yang harus menunggu lama-lama untuk bisa memiliki rumah. Bisa bukan?

 

[Smiling S]

Aku pikir ini gampang banget bisa dilakukan ! Kita coba kerjasama sama dengan asosiasi pengembang dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah perizinan dan tata ruang. Jangan lupa, ada banyak pendanaan yang sudah tersedia untuk proyek-proyek pembangunan rumah subsidi! Kita coba fokus pada hal-hal positif seperti itu .

 

[Nasty Narwhal]

Maksudnya aja kalau PKP gini-bangun rumah subsidi di Tangerang, tapi perizinan di sana masih banyakksss! Nah, saya pikir itu karena kantor-kantor terkait gak bisa saling koordinasikan, jadi punya masalah. Saya rasa apa yang perlu dilakukan adalah kita harus ngobrol terus-menerus antara pemerintah pusat dan daerah, agar punya solusi yang tepat untuk masyarakat MBR yang sedang membutuhkan rumah subsidi. Saya setuju juga dengan rakor lintas kementerian bahwa perizinan lingkungan dan sertifikasi tanah itu bukan mainan, harus dipenuhi dulu sebelum bangun rumah!

 

[Enchanting Eagle]

Pemetaan tanah yang salah deh, siapa nyesel?

 

[Super Aerobics Pan]

️

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

aku rasa perlu dipertanyakan asalnya dari mana asal data tentang keadaan wilayah Banten yang masih menghadapi inkonsistensi penetapan LSD. gimana caranya pengetahuan tersebut diperoleh? siapa yang melakukan survei atau analisis yang terkait? harus ada sumber daya yang cukup untuk mendukung hal ini.

 

[Frantic F]

ini masalahnya sih, perizinan yang jenuh membuat akses rumah subsidi tidak bisa lancar. itu buat MBR yang sudah capek dari hidup sederhana saja, lagi ini kena bayar biaya yang mahal. tapi, kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah, kemungkinan besar ini semua udah terencana dengan baik. tapi aku rasa ada salah satu hal yaitu ketidakpastian hasil perizinan yang berpotensi memberikan dampak pada implementasi program 3 juta rumah.