Keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi militer yang berskala besar dan tidak lazim di Venezuela telah menimbulkan kekhawatiran internasional. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mendesak Amerika Serikat untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya.
Menurut Anwar, penangkapan Maduro merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. "Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang berskala besar dan tidak lazim," kata Anwar.
Anwar berpandangan bahwa, apa pun alasannya, penggulingan secara paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal telah menciptakan preseden yang berbahaya. "Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri," ujarnya.
Anwar juga menekankan bahwa langkah semacam itu mengikis batasan-batasan mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional. "Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat."
Dalam pernyataannya, Anwar juga menegaskan bahwa Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip yang sangat penting dalam menjaga hubungan damai antarnegara. "Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan de-eskalasi, lanjut Anwar, tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi sah mereka tanpa menimbulkan penderitaan tambahan."
Menurut Anwar, penangkapan Maduro merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. "Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya telah ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat yang berskala besar dan tidak lazim," kata Anwar.
Anwar berpandangan bahwa, apa pun alasannya, penggulingan secara paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal telah menciptakan preseden yang berbahaya. "Merupakan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri," ujarnya.
Anwar juga menekankan bahwa langkah semacam itu mengikis batasan-batasan mendasar dalam penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional. "Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat."
Dalam pernyataannya, Anwar juga menegaskan bahwa Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip yang sangat penting dalam menjaga hubungan damai antarnegara. "Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan de-eskalasi, lanjut Anwar, tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi sah mereka tanpa menimbulkan penderitaan tambahan."