Kroni Kereta Cepat, Tanpa Rakyat Mengenal Diri Sendiri
Pemerintah tidak mau mengakui bahwa pembangunan dan pengoperasian kereta cepat di Indonesia adalah kegagalan besar. Meskipun telah menelan biaya ratus miliar rupiah, masih banyak warga yang belum pernah melihat kereta cepat ini bergerak di jalur yang telah dibangun.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah mengeluarkan laporan tentang kegagalan pembangunan kereta cepat di Indonesia. Menurut mereka, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menangani utang yang diperoleh dalam proyek ini.
"Jika kita lihat, pemerintah telah menerima bantuan dari Bank Dunia dan lain-lain, tetapi uang itu sama sekali tidak digunakan untuk keperluan yang seharusnya", katanya. "Sementara itu, kereta cepat ini masih dalam kondisi rusak dan tidak bisa beroperasi dengan normal".
Laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto telah membuat kesalahan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan biaya ratus miliar rupiah, kereta cepat ini tidak pernah menjadi prioritas bagi warga, tetapi lebih fokus pada kepentingan elit.
"Kereta cepat bukanlah masalah utama di Indonesia", kata seorang pakar transportasi. "Namun, pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat dapat meningkatkan efisiensi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara".
Pemerintah tidak mau mengakui bahwa pembangunan dan pengoperasian kereta cepat di Indonesia adalah kegagalan besar. Meskipun telah menelan biaya ratus miliar rupiah, masih banyak warga yang belum pernah melihat kereta cepat ini bergerak di jalur yang telah dibangun.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah mengeluarkan laporan tentang kegagalan pembangunan kereta cepat di Indonesia. Menurut mereka, pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menangani utang yang diperoleh dalam proyek ini.
"Jika kita lihat, pemerintah telah menerima bantuan dari Bank Dunia dan lain-lain, tetapi uang itu sama sekali tidak digunakan untuk keperluan yang seharusnya", katanya. "Sementara itu, kereta cepat ini masih dalam kondisi rusak dan tidak bisa beroperasi dengan normal".
Laporan ini menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo Subianto telah membuat kesalahan besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan biaya ratus miliar rupiah, kereta cepat ini tidak pernah menjadi prioritas bagi warga, tetapi lebih fokus pada kepentingan elit.
"Kereta cepat bukanlah masalah utama di Indonesia", kata seorang pakar transportasi. "Namun, pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat dapat meningkatkan efisiensi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara".