DPR RI terus mengeksplorasi cara untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Andhika Satya Wasistho, mengapresiasi capaian penyaluran KUR hingga November 2025 yang telah mencapai 83 persen dari target nasional. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Namun, Andhika juga memberikan catatan bahwa penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru. Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR.
Ia mengusulkan alokasi porsi penyaluran KUR melalui Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dan Bank Perekonomian Rakyat. Menurutnya, Bumdesma memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan karakteristik usaha lokal.
Dengan melibatkan Bumdesma, penyaluran KUR dinilai akan lebih tepat sasaran, memiliki risiko kredit yang lebih rendah, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa secara lebih merata. Andhika juga meminta Kementerian UMKM RI untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih dalam proses perubahan strategi dalam memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Andhika diharapkan dapat menjadi pemandu yang efektif untuk membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut.
Namun, Andhika juga memberikan catatan bahwa penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru. Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR.
Ia mengusulkan alokasi porsi penyaluran KUR melalui Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dan Bank Perekonomian Rakyat. Menurutnya, Bumdesma memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan karakteristik usaha lokal.
Dengan melibatkan Bumdesma, penyaluran KUR dinilai akan lebih tepat sasaran, memiliki risiko kredit yang lebih rendah, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa secara lebih merata. Andhika juga meminta Kementerian UMKM RI untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih dalam proses perubahan strategi dalam memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Andhika diharapkan dapat menjadi pemandu yang efektif untuk membantu pemerintah mencapai tujuan tersebut.