Pertamina patuh keinginan Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan tugas dan kewenangan untuk mengurangi praktik "lansir" BBM Solar bersubsidi secara ilegal di Sumbar. Selama ini, 3.500 nopol kendaraan yang diduga terlibat dalam lansiran tersebut telah diblokir.
Andre berharap penegakan hukum terus dilakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran dan tidak ada lagi praktik "lansir" yang merugikan masyarakat. Ia menilai bahwa praktik ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan Solar di beberapa daerah Sumbar, meskipun kuota BBM bersubsidi telah dinaikkan hingga 15%.
Ia berharap kolaborasi antara Pertamina dan Polda Sumbar dapat memastikan distribusi Solar bersubsidi kembali sesuai peruntukan, sehingga masyarakat yang berhak benar-benar mendapat manfaat. "Kami sangat berharap penegakan hukum terus dilakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran," imbuh dia.
Pertamina juga telah memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti memfasilitasi penjualan Solar bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. Namun, proses penindakan hukum bukan ranah Pertamina, melainkan aparat kepolisian.
Andre berharap penegakan hukum terus dilakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran dan tidak ada lagi praktik "lansir" yang merugikan masyarakat. Ia menilai bahwa praktik ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan Solar di beberapa daerah Sumbar, meskipun kuota BBM bersubsidi telah dinaikkan hingga 15%.
Ia berharap kolaborasi antara Pertamina dan Polda Sumbar dapat memastikan distribusi Solar bersubsidi kembali sesuai peruntukan, sehingga masyarakat yang berhak benar-benar mendapat manfaat. "Kami sangat berharap penegakan hukum terus dilakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran," imbuh dia.
Pertamina juga telah memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti memfasilitasi penjualan Solar bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. Namun, proses penindakan hukum bukan ranah Pertamina, melainkan aparat kepolisian.