Peta kekuatan paspor dunia sedang mengalami perubahan besar-besaran. Laporan terbaru Henley Passport Index 2026 menunjukkan jurang yang makin lebar antara negara dengan mobilitas tertinggi dan terendah di dunia. Puncak peringkat masih dimiliki oleh Singapura, tetapi sebaliknya, Afghanistan kembali menempati posisi terbawah, hanya bisa masuk ke 24 negara tanpa visa.
Pertumbuhan global memang meningkat pesat, tapi manfaatnya tidak merata. "Mobilitas global tumbuh pesat, tapi kemudian penyebarannya kurang merata," kata Dr. Christian H. Kaelin, Chairman Henley & Partners. Negara-negara mulai memperketat perbatasan dan memperluas sistem pengawasan berbasis teknologi.
Kebijakan perbatasan kini menjadi faktor penting dalam akses ekonomi dan keamanan. Warga AS bebas masuk ke 179 negara, namun hanya memberi akses bebas visa kepada 46 negara lain, menempatkannya di peringkat 78 dari 199 negara.
Sebaliknya, China justru bergerak ke arah sebaliknya. Beijing membuka akses bebas visa ke lebih dari 40 negara dalam dua tahun terakhir dan kini menerima warga dari 77 negara tanpa visa. "Keterbukaan kini menjadi instrumen soft power," kata Dr. Tim Klatte dari Grant Thornton China.
Namun, ada kekhawatiran tentang rencana U.S. Customs and Border Protection yang berpotensi mengakhiri visa-free travel ke AS. Mulai 2026, warga dari 42 negara sekutu mungkin diwajibkan menyerahkan data pribadi ekstrem seperti riwayat media sosial 5 tahun, email dan nomor telepon 10 tahun, biometrik lengkap hingga DNA yang disimpan sampai 75 tahun. Ini membuka pintu penyaringan ideologi dan risiko penyalahgunaan data.
Sorotan tajam ke Amerika Serikat dan Inggris juga menunjukkan penurunan dalam akses bebas visa. AS kehilangan 7 destinasi, sementara Inggris kehilangan 8 dalam satu tahun terakhir. Erosi kekuatan paspor AS dan Inggris bukan sekadar teknis, tapi sinyal pergeseran geopolitik yang lebih dalam.
Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan mobilitas global di masa depan? Apakah kita dapat menemukan keseimbangan antara keamanan, ekonomi dan kebebasan?
Pertumbuhan global memang meningkat pesat, tapi manfaatnya tidak merata. "Mobilitas global tumbuh pesat, tapi kemudian penyebarannya kurang merata," kata Dr. Christian H. Kaelin, Chairman Henley & Partners. Negara-negara mulai memperketat perbatasan dan memperluas sistem pengawasan berbasis teknologi.
Kebijakan perbatasan kini menjadi faktor penting dalam akses ekonomi dan keamanan. Warga AS bebas masuk ke 179 negara, namun hanya memberi akses bebas visa kepada 46 negara lain, menempatkannya di peringkat 78 dari 199 negara.
Sebaliknya, China justru bergerak ke arah sebaliknya. Beijing membuka akses bebas visa ke lebih dari 40 negara dalam dua tahun terakhir dan kini menerima warga dari 77 negara tanpa visa. "Keterbukaan kini menjadi instrumen soft power," kata Dr. Tim Klatte dari Grant Thornton China.
Namun, ada kekhawatiran tentang rencana U.S. Customs and Border Protection yang berpotensi mengakhiri visa-free travel ke AS. Mulai 2026, warga dari 42 negara sekutu mungkin diwajibkan menyerahkan data pribadi ekstrem seperti riwayat media sosial 5 tahun, email dan nomor telepon 10 tahun, biometrik lengkap hingga DNA yang disimpan sampai 75 tahun. Ini membuka pintu penyaringan ideologi dan risiko penyalahgunaan data.
Sorotan tajam ke Amerika Serikat dan Inggris juga menunjukkan penurunan dalam akses bebas visa. AS kehilangan 7 destinasi, sementara Inggris kehilangan 8 dalam satu tahun terakhir. Erosi kekuatan paspor AS dan Inggris bukan sekadar teknis, tapi sinyal pergeseran geopolitik yang lebih dalam.
Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan mobilitas global di masa depan? Apakah kita dapat menemukan keseimbangan antara keamanan, ekonomi dan kebebasan?