Prabowo-Gibran: Tiga Tahun Penuh dengan Malapetaka, Rakyat Jawa Barat Tuntaskan Reformasi Sejati
Pagi ini, puluhan organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, kelompok mahasiswa, dan pegiat lingkungan berkumpul di Bandung, Jawa Barat untuk mengekspresikan ketidaksengajaan mereka dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini, yang dilakukan dalam aksi reflektif pada Senin, 20 Oktober 2025, adalah bentuk perlawanan rakyat yang menuntaskan cita-cita reformasi sejati.
Menurut Aliansi Warga Jawa Barat, pemerintahan tersebut merupakan masa penuh malapetaka bagi bangsa. Mereka menganggap kekuasaan dijalankan dengan watak populis dan militeristik yang mengabaikan hak asasi manusia, lingkungan, agraria, pendidikan, serta reformasi politik.
27 Tuntutan untuk Pemerintah
Dalam rilis sikap mereka, Aliansi Warga Jawa Barat menetapkan 27 tuntutan untuk pemerintah. Beberapa di antaranya adalah desakan agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, reformasi agraria sejati, serta pertanggungjawaban negara atas kegagalan program Food Estate yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.
Selain itu, mereka juga menuntaskan pembebasan aktivis dan massa aksi yang ditahan, penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, serta pembubaran rencana penulisan ulang sejarah nasional yang dianggap berpotensi memanipulasi fakta-fakta masa lalu.
Realokasi APBN untuk Pendidikan dan Pemerintahan Berubah
Mereka juga mendesak realokasi APBN untuk pendidikan serta evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang sarat penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah diminta menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, merevisi UU KPK, dan mendorong reformasi sistem partai politik agar lebih transparan.
Jika 27 tuntutan tersebut diabaikan, Aliansi Warga Jawa Barat akan memperluas konsolidasi rakyat di berbagai sektor. Mereka menegaskan bahwa mereka akan memperkuat perlawanan hingga tercapainya reforma agraria sejati dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pagi ini, puluhan organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, kelompok mahasiswa, dan pegiat lingkungan berkumpul di Bandung, Jawa Barat untuk mengekspresikan ketidaksengajaan mereka dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini, yang dilakukan dalam aksi reflektif pada Senin, 20 Oktober 2025, adalah bentuk perlawanan rakyat yang menuntaskan cita-cita reformasi sejati.
Menurut Aliansi Warga Jawa Barat, pemerintahan tersebut merupakan masa penuh malapetaka bagi bangsa. Mereka menganggap kekuasaan dijalankan dengan watak populis dan militeristik yang mengabaikan hak asasi manusia, lingkungan, agraria, pendidikan, serta reformasi politik.
27 Tuntutan untuk Pemerintah
Dalam rilis sikap mereka, Aliansi Warga Jawa Barat menetapkan 27 tuntutan untuk pemerintah. Beberapa di antaranya adalah desakan agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, reformasi agraria sejati, serta pertanggungjawaban negara atas kegagalan program Food Estate yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat.
Selain itu, mereka juga menuntaskan pembebasan aktivis dan massa aksi yang ditahan, penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, serta pembubaran rencana penulisan ulang sejarah nasional yang dianggap berpotensi memanipulasi fakta-fakta masa lalu.
Realokasi APBN untuk Pendidikan dan Pemerintahan Berubah
Mereka juga mendesak realokasi APBN untuk pendidikan serta evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang sarat penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah diminta menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, merevisi UU KPK, dan mendorong reformasi sistem partai politik agar lebih transparan.
Jika 27 tuntutan tersebut diabaikan, Aliansi Warga Jawa Barat akan memperluas konsolidasi rakyat di berbagai sektor. Mereka menegaskan bahwa mereka akan memperkuat perlawanan hingga tercapainya reforma agraria sejati dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.