Alasan BPK Tak Bisa Hitung Kerugian Negara Kasus Nikel Konawe Utara

I

It'

BPK tidak bisa menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014. BPK menyatakan kerugian negara tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara atau daerah, termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara.

Kondisi ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman pada Desember 2024 lalu. SP3 diteken oleh pimpinan KPK era Nawawi Pomolango Cs.

Selama penyelidikan, penyidik berupaya optimal untuk membuktikan perbuatan melawan hukum para pihak dengan mengenakan sangkaan Pasal kerugian negara dan suap. Namun, akhirnya daluwarsa. Sehingga setelah melalui serangkaian proses ekapose di tahun 2024, perkara ini diputuskan untuk dihentikan dengan menerbitkan SP3 tertanggal 17 Desember 2024.

Aswad Sulaiman diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun dengan memberi izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha produksi operasi produksi kepada sejumlah perusahaan mulai 2007 sampai 2014. Selain itu, ia juga diduga menerima suap sebesar Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel selama 2007-2009.

Kasus ini telah melalui proses penyelidikan panjang dan akhirnya diputuskan untuk dihentikan dengan menerbitkan SP3. Ini adalah bukti bahwa KPK berkomitmen dalam menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan memberikan hukuman yang tepat kepada mereka yang bersangkutan.
 
ada yang penasaran kalau BPK itu nggak bisa menghitung kerugian negara sih, mungkin karena kerugian itu masuk dalam keuangan swasta atau sesuatu kayaknya 🤔. tapi KPK ternyata sudah nggak sabar lagi dan akhirnya bukti-buktian dihentikan dengan SP3, itu baik-baik saja. aku bayangkan kalau Aswad Sulaiman itu nyangka-ngantakan banget kalau kasusnya tidak diputuskan 🤑. tapi sepertinya KPK sudah berkomitmen dalam menyelidiki kasus korupsi ini dan memberikan hukuman yang tepat, itu apa yang kita harapkan dari sistem hukum di Indonesia 😊.
 
iya kan, pas dengerin kabar ini kalau BPK tidak bisa menghitung kerugian negara di pertambangan Konawe Utara 🤔💸 itu artinya ada keretungan yang besar banget! tapi kenapa nggak bisa dihitung sih? mungkin karena tidak ada catatan yang jelas tentang tambang-tambang tersebut 💡 dan kalau benar-benar ada kerugian, maka KPK harus terus sibuk dengan menyelidiki kasus ini 😅. tapi gini juga bikin kita merasa salah satu perusahaan atau pihak yang bersangkutan yang dihentikan oleh SP3 ini 🙈. kayaknya belianya ada yang salah dan harus dipertanggungarkan, ya?
 
ini kabar baik! kpk siap-siap terhadap kasus korupsi nikel di konawe utara. saya setuju dengan keputusan pihak kpk, aswad sulaiman jelas-jelas salah. tapi aku pikir masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kerugian negara yang tidak bisa dihitung. aku rasa itu penting untuk memastikan bahwa korupsi ini tidak akan terjadi lagi dan hukuman yang diterima oleh aswad sulaiman adalah sesuai dengan tindakannya. sementara itu, saya harap pihak kpk dapat melanjutkan upaya penyelidikaan kasus lainnya yang melibatkan korupsi di berbagai sektor. 🙌
 
Hmmm, nih... kalau kita lihat saja korupsi itu, rasanya seperti air di dasar kolam... 🤔 Tapi, aku pikir kayaknya kita harus membicarakan tentang kerusakan lingkungan yang akibatnya dari pertambangan itu... Jadi, apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi hal sama lagi di masa depan? Mungkin kita bisa memperluas pendidikan tentang lingkungan dan keberlanjutan bagi masyarakat sekolah dan masyarakat umum... atau kita bisa membuat program untuk memantau kondisi lingkungan yang sudah rusak...
 
Ugh, gue pikir ini masalah besar banget! Berapa banyak uang yang diambil-ambil oleh Aswad Sulaiman itu? Rp2,7 triliun? Itu sebagian besar dari dana negara yang diuntungkan untuk proyek-proyek pembangunan. Gue rasa ini sangat tidak adil, korupsi ini harus dihukum dengan tegas! Masih banyak kasus korupsi yang belum terpecahkan, gue harap KPK dapat terus berkomitmen dalam menyelidiki dan memberikan hukuman yang tepat kepada mereka yang bersangkutan. Ini adalah contoh bagus bahwa pemerintah harus dapat mencegah korupsi ini terjadi kembali di masa depan. 🤦‍♂️
 
ini sangat memprihatinkan banget, siapa nih yang bisa menghitung kerugian negara dengan akurat? tapi ternyata BPK gak bisa, apa lagi kalau ada perusahaan swasta yang jujur tentang keuangan mereka kan? tapi KPK berani mengeluarkan SP3 padahal kasusnya masih banyak yang ambigu. aku rasa ini semacam penipuan orang kaya dengan sistem korupsi yang tidak bisa diatasi. aswad sulaiman kayak gini, dia bisa merugikan negara hingga Rp2,7 triliun dan kaya gak tahu nih bagaimana cara menghitung kerugian tersebut. tapi ini pasti bukti bahwa korupsi masih banyak yang beredar di Indonesia, kita harus terus waspada dan tidak menyerah!
 
ini kasus korupsi yang terus-menerus datang, tapi apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan lama agar tidak terjadi lagi di masa depan 🤔. tapi apakah kita benar-benar bisa menghitung kerugian negara? ataukah itu hanya angka-angka dan bukan kebenaran yang sejati? tapi ada suatu hal yang jelas, ini adalah bukti bahwa korupsi masih sangat serius di Indonesia 🚨. dan kita semua harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya kasus-kasus seperti ini lagi, dengan menjadi pemuda yang bijak dan memiliki etika kerja yang baik 💡.
 
Maaf, kabar gembira! Yang penting di sini adalah KPK tetap aktif dan berdedikasi dalam menyelidiki kasus korupsi. Tapi, aku bingung sih, apa artinya bila kerugian negara tidak bisa dihitung? Apa yang harus dilakukan nanti? Maka dari itu, aku sarankan agar pemerintah bekerja sama dengan KPK dan BPK untuk membuat sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya alam.
 
Wah, kaya gini kalau BPK nggak bisa hitung kerugian negara, makanya kasus Aswad Sulaiman bisa dihentikan 😐. Sip, ya kan kerugian yang diakibatkan dari tambang itu belum pernah tercatat sebagai keuangan negara atau daerah, jadi nggak bisa dikhitung 🤷‍♂️. Nah, mungkin ini bukti bahwa KPK bisa berkomitmen dalam menyelidiki kasus korupsi dan memberikan hukuman yang tepat, tapi apa asal usulnya sih kalau BPK nggak bisa hitung kerugian? 🤔
 
aku pikir ini benar-benar kabur, bagaimana bisa mantan bupati tidak bisa dibebani dengan sejumlah uang yang besar seperti itu? aku rasa kalau dia tidak punya niatnya untuk membawa kasus ini ke akhir, tapi ternyata ada komisi pemberantasan korupsi yang masih sabar-sabaran di belakang layar. ini bukti bahwa mereka benar-benar ingin memastikan hukuman yang tepat bagi pejabat publik yang melanggar undang-undang. tapi sepertinya banyak korupsi yang tidak pernah diekspos... seperti apa sebenarnya dengan kasus-kasus seperti ini? 🤔💡
 
Makasih ya, ternyata BPK ga bisa hitung kerugian negara dari kasus ini 🤔. Maksudnya, tambang yang belum dikelola nggak tercatat di buku keuangan negara atau daerah, jadi kerugian negara juga nggak bisa dihitung 😒. Tapi, KPK kudu banget berusaha untuk membuktikan kasus ini, ya! Mereka nggak menyerah sampai akhirnya perkara ini diputuskan dihentikan dengan menerbitkan SP3 💼. Aswad Sulaiman itu nggak baik-baik aja, dia diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun dan menerima suap sebesar Rp13 miliar 🤑. Tapi, saya masih perlu tahu bagaimana proses penyelidikaannya sebenarnya? Bagaimana KPK berusaha untuk membuktikan kasus ini? 😊
 
Mana aja sini! Kalau si Aswad Sulaiman duga bisa mencuri uang negara sebesar Rp2,7 triliun itu, kayaknya harus dihukumin banget! Tapi, apa sih? BPK tidak bisa menghitung kerugian negara karena tambang yang belum dikelola itu tidak ada di dalam keuangan negara. Sepertinya si KPK justru memilih untuk tidak menyelidiki kasus ini karena perlu waktu lama lagi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Tapi, aku rasa si Aswad Sulaiman sebenarnya harus dihukumin. Dia yang bisa mencuri uang negara itu, kayaknya harus membayar dengan benar. 😏💸
 
Kasus ini memang bikin kita penasaran, tapi apa yang dipikirkan oleh Jokowi nih? Apakah dia sudah tahu tentang kasus Aswad Sulaiman sejak 2007-2014? Apakah dia sudah tahu bagaimana keuntungan dari izin usaha pertambangan itu digunakan? Ini bikin kita curiga, tapi kalau benar-benar tidak ada bukti, maka apa yang harus dilakukan KPK dan Pemkab Konawe Utara? Perlu ada pencahayaan lebih lanjut tentang kasus ini agar kebenaran bisa kelihara.
 
Kasus ini benar-benar membuatku penasaran, tapi juga sedikit bingung. Jika BPK tidak bisa menghitung kerugian negara karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat, maka bagaimana caranya KPK bisa menentukan nilai Rp2,7 triliun yang digunakan dalam SP3? Apakah ada data atau bukti lain yang bisa disampaikan untuk mendukung klaim ini? Saya rasa perlu adanya transparansi dan kejelasan dalam penyelidikan ini agar tidak terduga. 🤔
 
Pekan lalu kabar keluar tentang mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dihentikan penyidikannya kasus korupsi terkait izin usaha pertambangan tahun 2007-2014. Kalau benar-benar terjadi korupsi, itu sangat menyesal banget 🤕. Tapi sekarang aja sudah dihentikan dengan menerbitkan SP3. Saya rasa ini adalah contoh bahwa KPK benar-benar berkomitmen dalam menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan memberikan hukuman yang tepat kepada mereka yang bersangkutan. Tapi, saya juga curiga tentang bagaimana BPK bisa tidak bisa menghitung kerugian negara tersebut. Mungkin ada lagi yang salah di balik cerita ini 🤔.
 
Gak paham sih kenapa BPK ga bisa nghitung kerugian negara, kabarnya ada tambang yang belum dikelola tapi tidak masuk dalam keuangan negara 🤔. Saya pikir ini bisa diatasi dengan membuat sistem monitoring yang lebih baik untuk memantau aktivitas perusahaan tambang tersebut. Kalau sudah ada sistem seperti itu, maka BPK pasti bisa nghitung kerugian negara dengan akurat 💰. KPK juga bisa berperan sebagai pendampingnya dalam hal ini, sehingga kasus-kasus korupsi seperti ini tidak akan terulang lagi 🚫.
 
kasus ini kayaknya masih jebak dalam adegan sih... bpk nggak bisa hitung kerugian apa lagi kpk udah buktikan ada suap Rp13 miliar... tapi apa yang sebenarnya terjadi dengank kerugian negara itu? apakah semua tambang tidak tercatat kan? kayaknya ada sesuatu yang jebak di balik ini...
 
aku rasa kalau ini kasusnya terlalu panjang dan sulit dihitung, tapi apa pun itu rasanya sudah dijawab! kalau BPK tidak bisa menghitung kerugian negara, artinya sudah ada bukti bahwa pemberian izin pertambangan itu korup. dan kalau KPK bilang kasus ini harus dihentikan karena SP3, itu berarti mereka sudah yakin Aswad Sulaiman melakukan kesalahan yang serius. tapi apa yang penting adalah hukuman untuknya! aku harap dia bisa menghadapi hukuman yang tepat dan menjadi contoh bagi orang lain yang ingin melakukan korupsi. 💯👮‍♂️
 
ini terus saja kasus korupsi yang menimpa warga konawe utara, tapi bpk yang bikin laporan ini masih bisa tidak menghitung kerugian negara itu apa lagi sih. kayaknya masih banyak hal yang harus diungkapkan dan diperbaiki oleh pemerintah. ini kasus korupsi bukan cuma tentang biaya tambang yang besar tapi juga tentang ketidakadilan terhadap rakyat. jangan lupa, ini juga akan menambah beban pajak pada warga konawe utara yang tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik. jadi, kita harus selalu mengawasi dan memastikan agar pemerintah dan pejabat publik bertanggung jawab kepada rakyatnya 🤝
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top