Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dasar hukum Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, yang kemudian akan diperdebatkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Prabowo telah menjanjikan untuk mengatasi masalah upah minimum 2026 dengan cara yang lebih efektif daripada sebelumnya.
"Pembahasan UMP 2026 sudah rampung," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Oh nanti (updatenya). Regulasi sudah diparaf."
Sementara itu, Prabowo telah menjanjikan untuk mengatasi masalah upah minimum 2026 dengan cara yang lebih efektif daripada sebelumnya. Menurut Dasco, Presiden Prabowo telah memberi sinyal bahwa ia akan turun tangan langsung untuk mengatasi masalah upah minimum 2026.
"Presiden bilang begini, 'soal upah, serahkan kepada saya, nanti saya rundingkan seperti yang tahun lalu'," kata Dasco.
Namun, Dasco juga menekankan bahwa Prabowo memiliki sikap yang jelas terhadap masalah upah minimum: ia berpihak pada kaum pekerja. Hal ini tercermin dari UMP 2025 yang ditetapkan Prabowo sebesar 6,5 persen.
"Keberpihakan kepada buruh pasti," kata Dasco. "Pada waktu lalu, kita sama-sama ingat Menaker mintanya sekian (UMP 2025 6 persen), malah (Prabowo) bilangnya sekian."
Dalam penentuan formula upah minimum 2026, Dasco juga mengakui bahwa pembahasan terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berlangsung cukup alot. KHL merupakan norma atau panduan dalam penetapan upah minimum 2026.
"Jadi, ada satu kata kunci yang memang menjadi kebaruan PP itu adalah KHL," kata Dasco. "Sesuai amanat MK, jadi harus mempertimbangkan KHL."
"Pembahasan UMP 2026 sudah rampung," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Oh nanti (updatenya). Regulasi sudah diparaf."
Sementara itu, Prabowo telah menjanjikan untuk mengatasi masalah upah minimum 2026 dengan cara yang lebih efektif daripada sebelumnya. Menurut Dasco, Presiden Prabowo telah memberi sinyal bahwa ia akan turun tangan langsung untuk mengatasi masalah upah minimum 2026.
"Presiden bilang begini, 'soal upah, serahkan kepada saya, nanti saya rundingkan seperti yang tahun lalu'," kata Dasco.
Namun, Dasco juga menekankan bahwa Prabowo memiliki sikap yang jelas terhadap masalah upah minimum: ia berpihak pada kaum pekerja. Hal ini tercermin dari UMP 2025 yang ditetapkan Prabowo sebesar 6,5 persen.
"Keberpihakan kepada buruh pasti," kata Dasco. "Pada waktu lalu, kita sama-sama ingat Menaker mintanya sekian (UMP 2025 6 persen), malah (Prabowo) bilangnya sekian."
Dalam penentuan formula upah minimum 2026, Dasco juga mengakui bahwa pembahasan terkait Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berlangsung cukup alot. KHL merupakan norma atau panduan dalam penetapan upah minimum 2026.
"Jadi, ada satu kata kunci yang memang menjadi kebaruan PP itu adalah KHL," kata Dasco. "Sesuai amanat MK, jadi harus mempertimbangkan KHL."