Pemerintah Anggap Rp 300 Triliun untuk Kuran Rakyat di 2026, Tak Hanya Suku Bunga yang Ditetapkan.
Dalam penjabatan kuran rakyat (kur) tahun 2026 mendatang, pemerintah menetapkan suku bunga flat 6 persen per tahun dan menganggarkan Rp 300 triliun untuk penyaluran kuran tersebut. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, batas jumlah pengajuan kur di tahun depan telah dihilangkan oleh pemerintah.
Dengan demikian, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) dapat mengajukan kur berulang kali tanpa harus khawatir terbatas. "Anggaran Rp 300 triliun untuk program (kur) tersebut, dengan suku bunga tetap 6 persen," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Sementara itu, Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan dukungan kur untuk mekanisasi pertanian (alsintan) dan pembiayaan investasi industri padat karya. "Karenanya, baik Kementerian Perindustrian maupun Kementerian UMKM diminta untuk mempercepat penyaluran di kedua sektor tersebut," kata Airlangga.
Juga, program kredit program perumahan (kpp) yang baru berjalan dua bulan itu juga akan terus didorong guna mendongkrak implementasinya. Bank-bank bumn diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan secara lebih cepat dengan alokasi anggaran khusus sebesar Rp 130 triliun.
Dalam penjabatan kuran rakyat (kur) tahun 2026 mendatang, pemerintah menetapkan suku bunga flat 6 persen per tahun dan menganggarkan Rp 300 triliun untuk penyaluran kuran tersebut. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, batas jumlah pengajuan kur di tahun depan telah dihilangkan oleh pemerintah.
Dengan demikian, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) dapat mengajukan kur berulang kali tanpa harus khawatir terbatas. "Anggaran Rp 300 triliun untuk program (kur) tersebut, dengan suku bunga tetap 6 persen," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Sementara itu, Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan dukungan kur untuk mekanisasi pertanian (alsintan) dan pembiayaan investasi industri padat karya. "Karenanya, baik Kementerian Perindustrian maupun Kementerian UMKM diminta untuk mempercepat penyaluran di kedua sektor tersebut," kata Airlangga.
Juga, program kredit program perumahan (kpp) yang baru berjalan dua bulan itu juga akan terus didorong guna mendongkrak implementasinya. Bank-bank bumn diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan secara lebih cepat dengan alokasi anggaran khusus sebesar Rp 130 triliun.