Pemerintah menetapkan sasaran ekonomi 8 persen dan status negara berpenghasilan tinggi pada 2038, tergantung pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang berdaulat.
Menurut Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) dan Twimbit, laporan Empowering Indonesia Report 2025 menekankan pentingnya AI berdaulat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Laporan ini memuat lima pilar utama untuk mencapai kedaulatan AI: infrastruktur digital andal, tenaga kerja AI berkelanjutan, industri AI yang tumbuh, riset dan pengembangan yang mumpuni, serta regulasi dan etika yang kokoh.
Dengan adopsi AI berdaulat secara strategis, Indonesia dapat menambah US$140 miliar terhadap PDB pada 2030, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8 persen, serta mempercepat pencapaian status negara berpenghasilan tinggi. AI juga dapat meningkatkan produktivitas di sektor jasa, manufaktur, dan pertanian dengan 18, 15-20, dan 5-8 persen masing-masing.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Kedaulatan AI berarti membangun teknologi yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila, menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Perlu diingat bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional. Saat ini, AI data center di Indonesia baru mencakup kurang dari 1 persen dari pasar global, menandakan perlunya percepatan pembangunan pusat data bertenaga energi terbarukan dan jaringan 5G yang lebih luas.
Selain itu, laporan Empowering Indonesia Report 2025 juga menyoroti kebutuhan pengembangan 400 ribu talenta AI pada 2030 dengan investasi sebesar US$968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja.
Menurut Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) dan Twimbit, laporan Empowering Indonesia Report 2025 menekankan pentingnya AI berdaulat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Laporan ini memuat lima pilar utama untuk mencapai kedaulatan AI: infrastruktur digital andal, tenaga kerja AI berkelanjutan, industri AI yang tumbuh, riset dan pengembangan yang mumpuni, serta regulasi dan etika yang kokoh.
Dengan adopsi AI berdaulat secara strategis, Indonesia dapat menambah US$140 miliar terhadap PDB pada 2030, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8 persen, serta mempercepat pencapaian status negara berpenghasilan tinggi. AI juga dapat meningkatkan produktivitas di sektor jasa, manufaktur, dan pertanian dengan 18, 15-20, dan 5-8 persen masing-masing.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Kedaulatan AI berarti membangun teknologi yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila, menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Perlu diingat bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional. Saat ini, AI data center di Indonesia baru mencakup kurang dari 1 persen dari pasar global, menandakan perlunya percepatan pembangunan pusat data bertenaga energi terbarukan dan jaringan 5G yang lebih luas.
Selain itu, laporan Empowering Indonesia Report 2025 juga menyoroti kebutuhan pengembangan 400 ribu talenta AI pada 2030 dengan investasi sebesar US$968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja.