Presiden Prabowo Subianto mulai pemerintahan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Meneko), Agus Harimurti Yudhoyono, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam mengawal realisasi program Asta Cita, yang menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan Open House 24 Jam Penuh yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, AHY menyebutkan bahwa kolaborasi antar lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi) telah mencakup urusan lahan dan tata ruang (Kemenko), infrastruktur dasar (PU), penyediaan hunian layak (PKP), konektivitas antarwilayah (Perhubungan), serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru (Mentrans).
Menurut AHY, berbagai langkah terintegrasi yang dijalankan kementerian terkait menjadi bukti kuat adanya arah pembangunan yang semakin efektif, terukur, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai daerah. Ia optimistis bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berdampak nyata dalam membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan wilayah.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan bahwa salah satu capaian penting selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo adalah keberhasilan pemerintah menuntaskan persoalan sertifikat hak milik (SHM) yang tertunda hingga 38 tahun dari para transmigran. Pada saat ini, lebih dari 7.000 SHM telah diterbitkan bagi para transmigran di seluruh Indonesia dalam waktu satu tahun.
Dalam kesempatan Open House 24 Jam Penuh yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, AHY menyebutkan bahwa kolaborasi antar lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi) telah mencakup urusan lahan dan tata ruang (Kemenko), infrastruktur dasar (PU), penyediaan hunian layak (PKP), konektivitas antarwilayah (Perhubungan), serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru (Mentrans).
Menurut AHY, berbagai langkah terintegrasi yang dijalankan kementerian terkait menjadi bukti kuat adanya arah pembangunan yang semakin efektif, terukur, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai daerah. Ia optimistis bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan berdampak nyata dalam membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan wilayah.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan bahwa salah satu capaian penting selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo adalah keberhasilan pemerintah menuntaskan persoalan sertifikat hak milik (SHM) yang tertunda hingga 38 tahun dari para transmigran. Pada saat ini, lebih dari 7.000 SHM telah diterbitkan bagi para transmigran di seluruh Indonesia dalam waktu satu tahun.