Hakim Konstitusi Adies Kadir mengungkapkan rencananya untuk mundur dari panel hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kasus yang berkaitan dengan Partai Golkar. Menurutnya, ada aturan-aturannya bahwa jika dianggap ada konflik kepentingan, hakim akan otomatis mengundurkan diri dari panel tersebut.
Adies, mantan Wakil Ketua DPR RI ini, menekankan bahwa sebagai Hakim MK, dia memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan dalam undang-undang dan menjaga ideologi negara. Ia juga berjanji memegang teguh pada UUD NKRI 1945 dan menjalankan tugas sebagai Hakim MK sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Adies menyatakan bahwa dia bersedia mengambil langkah mundur jika ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Ia juga menekankan pentingnya MK sebagai penafsir konstitusi dan penjaga ideologi negara.
"Kan ada aturan-aturannya. Kalau dianggap ada conflict of interest pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel," kata Adies.
Adies juga menilai bahwa MK memiliki tugas dalam undang-undang untuk menjaga konstitusi dan menjaga ideologi negara. Ia berjanji memegang teguh pada UUD NKRI 1945 dan menjalankan tugas sebagai Hakim MK sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar," ujar Adies.
Adies, mantan Wakil Ketua DPR RI ini, menekankan bahwa sebagai Hakim MK, dia memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan dalam undang-undang dan menjaga ideologi negara. Ia juga berjanji memegang teguh pada UUD NKRI 1945 dan menjalankan tugas sebagai Hakim MK sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Adies menyatakan bahwa dia bersedia mengambil langkah mundur jika ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar. Ia juga menekankan pentingnya MK sebagai penafsir konstitusi dan penjaga ideologi negara.
"Kan ada aturan-aturannya. Kalau dianggap ada conflict of interest pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel," kata Adies.
Adies juga menilai bahwa MK memiliki tugas dalam undang-undang untuk menjaga konstitusi dan menjaga ideologi negara. Ia berjanji memegang teguh pada UUD NKRI 1945 dan menjalankan tugas sebagai Hakim MK sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar," ujar Adies.
Ada sih rencana Adies Kadir untuk mundur jika ada kasus Golkar, kan? Saya pikir ini gini, kalau dianggap ada konflik kepentingan, dia harus ngerunduh diri. Tapi, saya juga tahu kalau ini adalah aturan-aturannya. 
MK penting banget sebagai penafsir konstitusi dan penjaga ideologi negara. Saya percaya bahwa Adies memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam undang-undang dan memegang teguh pada UUD NKRI 1945. 
. Kalau dia benar-benar ingin menjaga keseimbangan dalam undang-undang, apa dia tidak bisa mencoba untuk melayani dengan adil tanpa dipengaruhi oleh konflik kepentingan? 
aku rasa kalau dia minta mundur dari panel itu artinya ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya, sih. dan sebenarnya gampang banget untuk dia menjadi hakim MK, apa kekurangannya? 
Aturan-aturannya harus diikuti, jadi kalau ada konflik kepentingan, gak boleh jadi hakim lagi. Tapi apakah sebenarnya ini untuk mencegah kasus-kasus itu atau hanya sekedar cara Golkar untuk mengendalikan MK? 
Adies jangan kayak gini... Apa maksudnya, kalau dia mau mundur karena ada kasus PKG, tapi dia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam undang-undang dan ideologi negara. Kalau dia punya kepentingan dengan Partai Golkar, dia harus jujur dulu sih! 
selain itu, si adies harus juga memikirkan dampaknya pada keadilan dan kehormatan MK!