Pengusaha tekstil dan produk tekstil tidak puas lagi dengan kinerja Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia. Mereka memutuskan untuk mengundangnya hadir ke pertemuan bersama Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), serta berbagai pemangku kepentingan lain.
Ternyata, mengundang pribadinya sebagai Menkeu bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, beberapa kali mereka sudah mencoba menghubungi Purbaya untuk meminta klarifikasi dan perbaikan terhadap kebijakan tertentu.
Menurut Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSyFI, menurut dia, ada lima (5) masalah yang perlu diatasi dalam industri tekstil Indonesia. Masalah tersebut adalah:
1. Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port-to-port manifest.
2. Pemeriksaan kontainer tanpa AI Scanner
3. Ditjen Bea Cukai memberikan banyak fasilitas impor
4. Aturan barang bawaan dan kiriman yang ringan.
5. Lemahnya penegakan hukum dan kerjasama antar oknum importir, logistik, petugas Ditjen Bea Cukai, dan oknum pejabat lain dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum kian kuat dan membentuk jaringan mafia impor.
Sementara itu KSPN juga ingin menuntut pemberantasan praktik impor ilegal yang merugikan industri nasional, menghancurkan lapangan kerja, dan menekan kesejahteraan buruh Indonesia.
Ternyata, mengundang pribadinya sebagai Menkeu bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, beberapa kali mereka sudah mencoba menghubungi Purbaya untuk meminta klarifikasi dan perbaikan terhadap kebijakan tertentu.
Menurut Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSyFI, menurut dia, ada lima (5) masalah yang perlu diatasi dalam industri tekstil Indonesia. Masalah tersebut adalah:
1. Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port-to-port manifest.
2. Pemeriksaan kontainer tanpa AI Scanner
3. Ditjen Bea Cukai memberikan banyak fasilitas impor
4. Aturan barang bawaan dan kiriman yang ringan.
5. Lemahnya penegakan hukum dan kerjasama antar oknum importir, logistik, petugas Ditjen Bea Cukai, dan oknum pejabat lain dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum kian kuat dan membentuk jaringan mafia impor.
Sementara itu KSPN juga ingin menuntut pemberantasan praktik impor ilegal yang merugikan industri nasional, menghancurkan lapangan kerja, dan menekan kesejahteraan buruh Indonesia.