Korupsi di kereta cepat Whoosh: Masyarakat diminta tetap menggunakan layanan, sementara KPK lanjut penyelidikan
Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek transportasi kereta api Jakarta-Bandung (Whoosh) masih sedang menarik perhatian. Meski penyelidikan telah diluncurkan, lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyelidikan tidak dimaksudkan untuk menghambat pelayanan publik yang dijalankan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
"Silakan masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu moda transportasi publik," ujar Budi. Dia menekankan, aspek hukum dan pelayanan masyarakat harus berjalan secara paralel agar kepentingan publik tetap terjaga.
KPK telah meminta Mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan temuan dugaan korupsi secara resmi. Dugaan tindak pidana korupsi ini pertama kali mencuat setelah Mahfud mengungkap adanya indikasi penggelembungan anggaran dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
Menurut data perusahaan, PT KAI merupakan pemegang saham terbesar dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi kepemilikan mencapai 58,53 persen. Sementara itu, PSBI menguasai 60% saham di proyek Whoosh, dan 40% sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan kereta api asal Tiongkok.
KPK memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan, namun masyarakat tetap dapat menikmati manfaat dari proyek strategis nasional ini. "Kami memastikan, penegakan hukum tetap berjalan, namun masyarakat tetap dapat menikmati manfaat dari proyek strategis nasional ini," tutur Budi.
Sementara itu, dugaan korupsi di Whoosh masih menjadi perdebatan hangat. Pengamat menyebutkan bahwa kasus ini pertaruhan bagi KPK untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola penegakan hukum yang efektif dan efisien.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek transportasi kereta api Jakarta-Bandung (Whoosh) masih sedang menarik perhatian. Meski penyelidikan telah diluncurkan, lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyelidikan tidak dimaksudkan untuk menghambat pelayanan publik yang dijalankan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
"Silakan masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu moda transportasi publik," ujar Budi. Dia menekankan, aspek hukum dan pelayanan masyarakat harus berjalan secara paralel agar kepentingan publik tetap terjaga.
KPK telah meminta Mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan temuan dugaan korupsi secara resmi. Dugaan tindak pidana korupsi ini pertama kali mencuat setelah Mahfud mengungkap adanya indikasi penggelembungan anggaran dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
Menurut data perusahaan, PT KAI merupakan pemegang saham terbesar dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi kepemilikan mencapai 58,53 persen. Sementara itu, PSBI menguasai 60% saham di proyek Whoosh, dan 40% sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan kereta api asal Tiongkok.
KPK memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan, namun masyarakat tetap dapat menikmati manfaat dari proyek strategis nasional ini. "Kami memastikan, penegakan hukum tetap berjalan, namun masyarakat tetap dapat menikmati manfaat dari proyek strategis nasional ini," tutur Budi.
Sementara itu, dugaan korupsi di Whoosh masih menjadi perdebatan hangat. Pengamat menyebutkan bahwa kasus ini pertaruhan bagi KPK untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola penegakan hukum yang efektif dan efisien.