700 KPM Penerima Bansos di Kota Cirebon Terblokir Akibat Judol

Penerima Bansos di Kota Cirebon Jadi Korban Pemilihan Judi Online, 700 KPM Terblokir Akibatnya

Dalam kabar gembira bagi warga penerima bantuan sosial, terutama yang membutuhkan kesejahteraan, pemerintah berkesempatan untuk memberikan relief kepada mereka. Namun, di balik harapan ini, ada sebuah kekhawatiran besar mengenai warga-warganya sendiri yang justru menjadi korban dari program pemerintah tersebut.

Di Kota Cirebon, sebanyak 700 keluarga penerima manfaat (KPM) terblokir dari daftar Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) dan bantuan sosial lainnya. Penyebab utama yang menyebabkan pemilihan ini adalah dugaan warga-warganya terlibat dalam judi online.

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Cirebon, awalnya ada 200 KPM yang diblokir, kemudian bertambah menjadi 400, dan akhirnya mencapai 700. Data ini berasal dari Kementerian Sosial yang dapat diakses melalui aplikasi Siks-NG.

Banyak faktor penyebab pemilihan ini, seperti warga masuk dalam pengurusan PT atau CV, menggunakan daya listrik lebih dari 1.300 watt, tidak ada di tempat tinggal mereka, dan bahkan meninggal dunia. Namun, yang paling berdampak adalah dugaan warga terlibat dalam judi online.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Ujang Mauludin mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Cirebon mencapai 9,04% pada tahun 2024. Selain itu, jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat menjadi 6,41% pada tahun 2025.

Pemilihan ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah telah melakukan kebijakan yang tepat dalam mengatur bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.
 
Aku pikir gini, pemerintah harus lebih teliti dalam proses pengurusan bantuan sosial. Jika ada dugaan seseorang terlibat dalam judi online, tapi itu bukan berarti mereka tidak perlu bantuan. Aku rasa pemerintah harus lebih fokus dalam memastikan bahwa bantuan sosial ini bisa langsung mencapai warga yang benar-benar membutuhkannya.

Misalnya, jika ada seseorang yang tidak dapat menerima bantuan karena alasan judi online, tapi mereka memang memiliki anak-anak yang membutuhkan bantuan sekolah, maka pemerintah harus bisa menemukan solusi. Aku rasa perlu ada kebijakan yang lebih spesifik dan teliti dalam pengurusan bantuan sosial ini.

Dan aku juga pikir pemerintah harus lebih terbuka tentang data-data yang mereka miliki. Jika ada data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Cirebon mencapai 9,04% pada tahun 2024, maka itu bukan berarti pemerintah tidak perlu bantuan sosial. Aku rasa pemerintah harus bisa menemukan cara untuk memanfaatkan data-data tersebut untuk membantu warga yang membutuhkan lebih baik.

Dan aku rasa ini juga menjadi pertanyaan tentang efektivitas kebijakan bantuan sosial. Jika 700 keluarga terblokir dari daftar bantuan, maka itu berarti apa yang terjadi dengan uang tersebut? Aku rasa pemerintah harus bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana uang tersebut digunakan dan bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa bantuan sosial ini benar-benar mencapai warga yang membutuhkannya.

🤔
 
Aku kira ini gampang banget, tapi ternyata ada banyak faktor yang membuat orang-orang tidak bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah. Gue pikir ini karena banyak orang Cirebon yang terlibat dalam judi online, aku salah?

Tapi apa yang jadi kalau seseorang benar-benar membutuhkan uang untuk hidup? Aku rasa ini perlu dibahas lebih lanjut agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.
 
🤔 apa sih maksudnya sih, 700 keluarga di Cirebon terblokir dari bantuan sosial karena dugaan judi online? 🤑 ini nggak masuk akal deh, siapa yang mau mencoba permainan judi online, kan jadi kejahatan? 🚫

maksudnya sih apa kira-kira mereka punya uang untuk pergi main judi ya? 🤦‍♂️ dan kalau sudah terblokir, maksudnya sih mereka tidak bisa menerima bantuan sosial lagi, kan ini nggak jelas sih. 🤔

atau mungkin ada cara lain yang lebih tepat untuk memeriksa keaslian keluarga yang menerima bantuan sosial? misalnya ada tes atau evaluasi yang dapat dilakukan sebelum memberikan bantuan? 🤝
 
gue pikir pemerintah harus lebih teliti lagi sebelum memberikan bantuan sosial, kalau ada warga yang berjudi online, itu bukannya masalah mereka sendiri? tapi, sebenarnya gue pikir itu karena tidak adanya informasi yang cukup tentang siapa saja yang membutuhkan bantuan sosial, dan siapa saja yang bisa menerima bantuan tersebut. kalau pemerintah lebih teliti lagi, pasti bisa menghindari hal ini. tapi, gue masih penasaran, apa rencana pemerintah untuk membantu warga-warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan? 🤔💡
 
ini kabar baik tapi juga bikin penasaran, gini juga sih. pemerintah punya program bantuan sosial yang bagus tapi lupa ngecek apakah warga-warganya benar-benar membutuhkan. 700 keluarga terblokir karena dugaan terlibat dalam judi online, ini bikin penasaran banget sih. gimana caranya pemerintah bisa ngasih bantuan sosial tanpa ngecek terlebih dahulu apakah warganya benar-benar membutuhkan? ini mungkin ada kesalahan sistem tapi juga ada yang jujur sih, ada yang judi online dan salah satu yang membutuhkan bantuan.
 
kembali
Top