1 Tahun Prabowo-Gibran, PKB Sorot PR Pemerintah di Sektor Energi

L

Lively Llama

Pemerintah Jokowi masih banyak pekerjaan rumah (PR) di sektor energi. Meskipun demikian, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi) dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, tetap mengatakan bahwa hanya presiden yang berhak menilai kinerja kementerian.

Dengan ini, anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mengatakan bahwa masih banyak PR besar di sektor energi yang harus dituntaskan. "Kilang minyak yang semula diharapkan mengurangi ketergantungan impor BBM belum kunjung selesai," kata Ratna.

Selain itu, Ratna juga menyoroti bahwa proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan kilang minyak dalam negeri, pabrik etanol berbasis tebu dan singkong, serta penguatan program energi hijau dan transisi menuju energi bersih belum menunjukkan kemajuan signifikan.

"Kilang minyak yang semula diharapkan mengurangi ketergantungan impor BBM belum kunjung selesai, padahal itu sangat strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional," kata Ratna.

Dalam kebijakan energi hijau, Ratna juga menilai pengimplementasian belum maksimal. "Energi surya, angin, dan biomassa yang seharusnya menjadi prioritas di tengah komitmen pengurangan emisi karbon, masih belum terlihat langkah percepatannya," imbuhnya.

Selain itu, Ratna juga melihat aturan turunan dari Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) sebagai PR besar yang perlu segera diselesaikan oleh Kementerian ESDM. "UU Minerba ini penting untuk menjamin keberlanjutan industri tambang nasional, termasuk hilirisasi dan nilai tambah di dalam negeri," kata Ratna.

Pihak Fraksi PKB di Komisi XII DPR RI tetap mendukung langkah-langkah konstruktif pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi dan kemandirian sumber daya nasional, namun dengan tetap menekankan transparansi dan keberpihakan kepada rakyat.
 
Pemerintah Jokowi masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) di sektor energi ya... terus aja ngomong tentang itu, tapi kabaranya masih jauh dari realita, bikin rasa tidak percaya. Kilang minyak yang diharapkan mengurangi ketergantungan impor BBM belum kapan aja selesai? dan proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang minyak dalam negeri, pabrik etanol berbasis tebu dan singkong masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan... Bikin rasa frustrasi kayaknya. Aturan turunan dari UU Minerba juga masih belum selesai, itu penting untuk menjaga keberlanjutan industri tambang nasional, tapi masih terus aja ngomong tentang itu... Langkah-langkah konstruktif pemerintah harus diawali dengan transparansi dan keberpihakan kepada rakyat, tidak hanya soal PR yang banyak lagi.
 
aku pikir apa yang dibicarakan pihak Fraksi PKB ini ternyata gampang, apa kewajiban presiden ya? siapa lagi yang tahu bagaimana nanti hasilnya? kayaknya pemerintah Jokowi masih banyak untuk dilakukan dan ini bukan masalah kecil. kilang minyak belum selesai, energi hijau belum maksimal... padahal ini penting banget untuk masa depan Indonesia 🌎💚
 
Kalau gini pemerintah masih banyak PR di sektor energi yang belum terselesaikan, makanya kayaknya harus ada prioritas yang lebih jelas tentang apa yang harus diselesaikkan terlebih dahulu. Jika kilang minyak yang pertama kali diharapkan mengurangi ketergantungan impor BBM belum selesai, itu artinya masih banyak pekerjaan lagi yang harus diselesaikan.
 
🤔 Hmm, kalau nggak ada transparansi di balik proyek-proyek PR itu, aku capek banget. Jangan mau nunggu presiden atau Wakil Presiden yang sama nganam, mending buat jadwal yang jelas dan lanjutkan aja. Kita butuh kilang minyak yang nyaman di impor BBM, tapi kalau PRnya kering, makin sulit. Nah, aku rasa pemerintah harus buat prioritas agar proyek-proyek itu selesai dengan cepat. Tapi, kalau aku tidak salah, saya juga terkejut sama keberhasilan dari pemerintah Jokowi dalam mengurangi ketergantungan impor BBM... 🤷‍♂️
 
Gue pikir pemerintah Jokowi belum lama nanti harus mengambil tindakan serius lagi terhadap PR besar di sektor energi. Gue bingung kenapa mantan Wakil Presiden dan Menteri ESDM masih mau bilang bahwa hanya presiden yang berhak menilai kinerja kementerian. Gue rasa itu tidak adil, kalau ada masalah dalam kementerian harus diatasi oleh pejabat yang bekerja di sana.

Saya pikir penguatan program energi hijau dan transisi menuju energi bersih juga harus lebih cepat. Energi surya, angin, dan biomassa seharusnya menjadi prioritas bukan sekedar ide-ide yang dibicarakan di komisi-komisi parlemen. Gue melihat bahwa aturan turunan dari UU Minerba masih belum diselesaikan, itu juga harus segera diatasi oleh Kementerian ESDM.

Saya tidak setuju dengan pendapat Ratna Juwita Sari tentang presiden yang berhak menilai kinerja kementerian. Gue rasa itu hanya cara untuk melarang orang lain dari memberikan saran dan evaluasi yang benar-benar objektif.
 
Gue pikir kalau pemerintah Jokowi harus makin serius dengannya nih PR-nya di sektor energi 🤔. Kilang minyak belum selesai, proyek-proyek strategis seperti etanol dan energi hijau masih belom maksimal 😐. Menteri Bahlil Lahadalia dan Jokowi nggak bisa bilang kalu PR-nya sudah selesai, karena gue tahu kenyataannya, yakin kan? 🙄
 
Gue pikir si Jokowi dan Bahlil Lahadalia yang nggak mau dianggap sebagai presiden yang berhak menilai kinerja kementerian, tapi malah mengatakan hanya dia yang bisa menilainya 😊. Gue rasa kalau di Indonesia banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi siapa yang bilang gue siap ngerjanya? 🤔 Gue rasa kita harus lebih fokus pada transparansi dan keberpihakan kepada rakyat, bukan nggak mau dianggap sebagai presiden yang berhak menilai kinerja. 🙏
 
aku pikir kalau hanya katakan bahwa hanya presiden yang berhak menilai kinerja kementerian, tapi gak ada bukti yang nyata... gimana sih caranya menteri bisa menilai sendiri apa yang benar dan salah? 🤔 selain itu aku pikir proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang minyak dalam negeri harus diteruskan dengan lebih cepat, karena kalau tidak nanti kita lagi tergantung impor BBM... sedangkan energi hijau kayaknya harus ditingkatkan, tapi masih banyak sekali proyek-proyek yang belum jadi... 🌞💚
 
🤔 bikin bingung sih, kalau giliran Wakil Presiden tapi masih mantan Wakil Presiden yang tahu apa-apa 🙄. Proyek-proyek strategis seperti kilang minyak dan etanol belum bisa selesai, padahal itu penting banget untuk ketahanan energi nasional 💡. Saya rasa pemerintah harus lebih transparan dalam implementasinya ya 📝.
 
Makasih kaya, gini aja, pemerintah Jokowi masih banyak pekerjaan rumah di sektor energi, tapi masih banyak juga yang belum selesai. Kilang minyak yang harus mengurangi impor BBM masih belum jadi, dan proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang minyak dan etanol masih belum menunjukkan kemajuan signifikan 😐

Aku punya pendapat sendiri, kalau tidak ada transparansi, aku rasa pemerintah akan semakin lepas dari tanggung jawab. Kita harus melihat progres pekerjaan rumah yang dilakukan, bukan hanya asumsi atau prediksi 😒

Dan apa dengan aturan turunan UU Minerba? Aku masih belum mengerti bagaimana itu bisa jadi PR besar yang perlu diselesaikan, tapi kalau kita harus memperhatikannya, mungkin ada cara lain untuk meningkatkan transparansi dan keberpihakan kepada rakyat 🤔
 
Gue pikir kalau kita harus menunggu presiden saja untuk menilai kinerja Kementerian ESDM, gue rasa itu nggak adem. Kita seharusnya bisa melihat hasil kerja sama antara Menteri dan Wakil Presiden. Mereka yang terlibat harus bertanggung jawab atas hasil kerja, bukan hanya presiden. Saya juga seneng banget kalau ada aturan baru seperti UU Minerba yang harus diselesaikan dengan cepat. Kita perlu memastikan bahwa industri tambang kita bisa berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi rakyat Indonesia.
 
Kalau ini masih banyak pekerjaan rumah di sektor energi yang belum selesai, apa maksudnya sih? Belum ada kemajuan signifikan dari proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang minyak dalam negeri dan pabrik etanol berbasis tebu dan singkong. Itu penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, tapi apa yang diusahakan sih? Jangan sabar banget aja, nih!
 
Aku pikir pemerintah Jokowi masih banyak PR yang perlu diselesaikan di sektor energi 🤔. Maka dari itu, aku berharap agar pemerintah bisa mengeluarkan rencana yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan PR-PR tersebut. Karena, kalau tidak, rakyat Indonesia pasti akan merasa frustrasi 😐. Aku juga harap agar pemerintah bisa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya energi nasional, agar kita semua bisa memantau kemajuan yang telah dicapai 📊.
 
Pemerintah Jokowi masih banyak gajalan di sektor energi 🚧💡 padahal kilang minyak yang semula diharapkan mengurangi ketergantungan impor BBM belum kunjung selesai... 💔 Ini masih jauh dari kesadaran akan ketahanan energi nasional 😕
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top