Search results

  1. D

    BPKH Targetkan Rp 188,9 triliun untuk Dana Kelola Keuangan Jemaah Haji 2025

    BPKH Tenggat Target Rp 188,9 Triliun untuk Dana Kelola Keuangan Jemaah Haji 2025 Badan Pembangunan Keuangan Lembaga Haji (BPKH) telah menetapkan target Rp 188,9 triliun untuk pengelolaan dana kelola keuangan jamaah haji 2025. Target ini merupakan angka yang sangat besar dan menjadi tantangan...
  2. D

    Ledakan Gedung Farmasi di Tangsel Bukan Berasal dari Bom atau Bahan Peledak

    Tangsel Melewati Ledakan Gedung Farmasi, Apakah Ini Benar-Benar Bomba? Pondok Pucung, Jawa Barat - Sebuah ledakan yang mengguncang Pondok Pucung, Tangsel, masih terlewatkan penjelasan resmi terkait penyebabnya. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian, laporan masyarakat adalah titik awal...
  3. D

    KPU DKI Sebut Kursi DPRD Jakarta Bisa Terpangkas Gegara UU DKJ

    Bisnis Kursi DPRD DKI Jakarta Tercengah Kemacetan Perubahan Undang-Undang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengungkapkan bahwa perubahan dasar hukum dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) dapat membuat jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...
  4. D

    Kemensos: Sekolah Rakyat Solusi Masalah Anak Putus Sekolah karena Ekonomi

    Kemensos Mengajukan Sekolah Rakyat sebagai Solusi untuk Anak Putus Sekolah karena Ekonomi Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melanjutkan program Sekolah Rakyat, sebuah upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga...
  5. D

    Istana soal Tugas Asisten Khusus Presiden: Siapkan Data, Susun Pidato

    Presiden Prabowo Subianto telah melantik dua Asisten Khusus Presidennya, Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra, dalam rangka pelantikan pejabat baru di Istana Negara. Tidak ada pertimbangan khusus yang dilakukan oleh Presiden dalam mengangkat kedua individu tersebut menjadi Asisten Khusus...
  6. D

    KPU DKI Sebut Kursi DPRD Jakarta Bisa Terpangkas Gegara UU DKJ

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang saat ini memiliki 106 kursi, potensialnya dapat berkurang menjadi 100 imbas perubahan Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata, pelafalan peraturan yang berlaku di...
Back
Top